MAKASSAR, WARTANA – Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pengawas dan pejabat struktural di Aula Tirta Dharma, Selasa (14/10/2025).
Rakor dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda.
Turut hadir Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Hamzah Ahmad, Plt Direktur Keuangan Nanang Supriyatno, jajaran Dewan Pengawas, serta seluruh pejabat struktural dari berbagai unit pelayanan.
Dalam pemaparannya, Plt Direktur Utama Hamzah Ahmad menyebut kondisi perusahaan saat ini tengah menghadapi tantangan besar dari sisi kinerja, infrastruktur, hingga administrasi.
“Ini menjadi tantangan luar biasa bagi manajemen untuk melakukan perbaikan dan inovasi di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap layanan air minum,” ujarnya.
Menurutnya, hasil audit kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan penurunan peringkat PDAM Makassar dari posisi terbaik nasional pada 2013 menjadi peringkat 9 dari 23 PDAM di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir.
Hamzah merinci dua masalah utama perusahaan, yakni infrastruktur distribusi yang sudah tua dan membutuhkan peremajaan, serta persoalan administrasi dan akuntabilitas. Audit pendahuluan BPK menemukan 51 item temuan yang kini tengah ditindaklanjuti.
Meski demikian, kondisi keuangan mulai menunjukkan pemulihan. Kerugian sebesar Rp5,3 miliar pada triwulan pertama 2025 berhasil dibalik menjadi laba Rp5,8 miliar pada triwulan ketiga.
“Ini buah kerja keras seluruh tim internal PDAM dan dukungan penuh dari Dewan Pengawas serta Komite Audit,” tegasnya.
Hamzah juga menyoroti tantangan penyediaan air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar akibat tidak beroperasinya sumber air baku dari Bendungan Leko Pancing. Sebagai alternatif, PDAM mengoptimalkan sistem pompanisasi dari Moncongloe dengan kapasitas 600–900 liter per detik.
Namun, ia menilai solusi jangka panjang sangat bergantung pada penyelesaian koneksi pipa berdiameter 1.000 mm di Pontiku, Jalan Urip Sumoharjo.
“Tanpa koneksi pipa Pontiku, masalah distribusi air ke utara tidak akan pernah benar-benar selesai,” tegasnya.
Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar dapat mempercepat pemulihan PDAM baik secara internal maupun dari sisi pelayanan publik.
Sekda Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Andi Zulkifli Nanda, menegaskan pentingnya penyelarasan rencana kerja PDAM dengan visi-misi pemerintah daerah.
“Salah satu program strategis pemerintah kota adalah air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan janji politik wali kota dan wakil wali kota yang harus diwujudkan secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, memberikan apresiasi atas capaian manajemen.
“Perubahan positif ini harus kita jaga dan pertahankan. Keuntungan ini bukan untuk manajemen, melainkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap momentum pemulihan ini menjadi fondasi bagi direksi definitif yang akan datang untuk meneruskan agenda pembenahan secara konsisten.
