MAKASSAR — PEMERINTAH Kota Makassar memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026.
Dana fantastis yang hampir menyamai total gaji ASN sebulan ini akan mulai mengalir pada minggu pertama Ramadan atau sekitar 6–15 Maret 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan, mengungkapkan bahwa pihaknya tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembayaran.
“Kesiapan anggaran kita sudah siap. Nilai yang disiapkan mencapai Rp73 miliar, ada kenaikan dibanding tahun lalu karena adanya tambahan pegawai,” ujar Dakhlan saat ditemui di Balai Kota Makassar.
Alokasi THR tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp64 miliar.
Kenaikan sekitar Rp9 miliar ini dipicu oleh bertambahnya jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Makassar, termasuk kemungkinan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru.
Dakhlan menegaskan, seluruh komponen ASN dipastikan mendapatkan haknya, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun P3K, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
“Komponen apa saja yang masuk dalam item pembayaran THR masih menunggu juknis. Tapi yang jelas, baik PNS maupun P3K kita pasti bayar,” tegasnya.
Pemerintah pusat memang menargetkan pencairan THR dilakukan serentak di awal bulan puasa untuk menghindari penumpukan pembayaran menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kebijakan ini disambut positif oleh Pemkot Makassar yang optimistis dapat merealisasikan pembayaran H-14 hingga H-7 Lebaran.
“Pokoknya begitu pusat turunkan juknis, kita siap bayarkan. Satu minggu, dua minggu sebelum Lebaran itu kita targetkan,” tambah Dakhlan.
Dengan kesiapan anggaran yang telah matang, para ASN di lingkungan Pemkot Makassar bisa bernapas lega. THR dipastikan cair tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan menyambut Hari Raya Idulfitri.
Pencairan yang dilakukan awal Ramadan juga dinilai lebih strategis karena memberi ruang bagi ASN untuk mengatur keuangan sejak dini, tanpa perlu menunggu mendekati hari raya yang biasanya bersamaan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. []
