MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar mengintensifkan langkah antisipasi strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem dan potensi krisis air bersih akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada pertengahan tahun 2026. Fenomena ini disebut-sebut berpotensi menjadi “El Nino Godzilla” dengan dampak yang lebih parah.
Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran strategis, termasuk Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan seluruh camat se-Kota Makassar.
“Melalui forum ini, kita mulai menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El Nino,” jelas Munafri. Ia menekankan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan menjadi pusat komando dalam penanganan krisis ini. “Ke depan akan dikomandoi di BPBD, menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tambah Wali Kota, yang akrab disapa Appi, sembari menegaskan pentingnya perencanaan detail dan eksekusi di lapangan. Krisis air bukan hanya persoalan ketersediaan, melainkan memiliki efek berantai luas, mulai dari peningkatan risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa fenomena El Nino adalah pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, yang berdampak pada penurunan curah hujan signifikan. Ia menambahkan, pengalaman serupa pernah terjadi pada 1997–1998, 2015–2016, dan 2023 yang bahkan sempat membuat Makassar menetapkan status darurat kekeringan. “Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat El Nino menjadi sangat tinggi,” jelas Fadli. Puncak dampak diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026.
Fadli menyebutkan, BPBD Makassar telah memetakan sedikitnya enam kecamatan yang diprediksi mengalami dampak paling signifikan, yaitu Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah, dengan Tallo menjadi wilayah paling rawan. Selain krisis air, antisipasi juga difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran dan gangguan kesehatan masyarakat seperti ISPA dan dehidrasi. Pemkot juga melibatkan organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, PMI, Baznas, serta relawan Kalla Rescue dan Bosowa Peduli dalam operasi terpadu. “Kita bentuk operasi terpadu satu komando agar distribusi bantuan dan penanganan bisa lebih cepat dan efektif,” tegas Fadli, seraya menyebut bahwa dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) juga telah dimiliki sebagai acuan teknis. BPBD juga membuka peluang pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN untuk penanganan yang lebih optimal.
Wali Kota Munafri Arifuddin mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Ia menegaskan bahwa kesiapan data, perencanaan matang, serta ketersediaan cadangan sumber daya menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi krisis. “Yang penting kita mampu menghitung dan memastikan ketersediaan sumber daya. Jangan panik, tapi harus siap,” tutup Munafri.
