Jakarta, Wartana.com – Situasi politik di Iran memanas setelah Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendapat kritik keras dan dicaci maki oleh massa garis keras Syiah. Protes tersebut dipicu oleh dugaan poin-poin kesepakatan damai dengan Amerika Serikat (AS) yang dinilai tidak melayani kepentingan nasional Iran. Menanggapi riak-riak di negaranya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, akhirnya buka suara menyerukan persatuan nasional.
Massa garis keras Iran menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Luar Negeri di Mashhad pada Sabtu (13/6). Dalam video yang dibagikan kantor berita Fars, para perempuan berkerudung hitam meneriakkan “matilah Araghchi yang tidak terhormat, si penyusup” sambil mengibarkan bendera merah dan hitam. Protes ini mencuat setelah kesepakatan damai yang digembar-gemborkan oleh Presiden AS Donald Trump dan mediator Pakistan, menghadapi penentangan sengit dari tokoh-tokoh garis keras di Iran. Untuk meredam ketegangan, Mojtaba Khamenei melalui akun media sosial Telegram-nya, menyerukan pentingnya “persatuan nasional” sebagai “salah satu elemen terpenting untuk meraih kemenangan dalam menghadapi Setan Besar.” Ia menekankan agar para politisi menghindari tindakan atau perselisihan yang dapat merusak ikatan sosial, seperti dikutip dari Jordan News.
Polemik terkait negosiasi yang menghasilkan kesepakatan dengan AS ini mencuat setelah media massa menyebarkan kemungkinan isi nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak. Anggota parlemen konservatif Iran, Mahmoud Nabavian, secara terbuka mempertanyakan klausul dalam MoU tersebut pada Sabtu lalu melalui platform X. Ia bertanya, “Apakah teks ini melayani kepentingan nasional kita?”
Nabavian menggarisbawahi beberapa ketentuan seperti pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, tanpa batasan dan bebas, serta pengurangan pengayaan uranium. Sementara itu, poin mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran, pelepasan asetnya yang dibekukan, dan potensi akses ke dana sebesar US$300 miliar dinilai masih ambigu dan kurang jelas.
Kelompok penentang menilai kesepakatan tersebut tidak melayani kepentingan fundamental Iran dan berpotensi menghilangkan pengaruh Teheran atas Selat Hormuz. Mereka juga menuduh para negosiator Iran membuat terlalu banyak konsesi dalam upaya mengamankan kesepakatan damai ini, yang dianggap merugikan kedaulatan dan keamanan negara. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan damai antara AS dan Iran, termasuk pembukaan resmi Selat Hormuz. Nota kesepahaman (MoU) tersebut dijadwalkan akan ditandatangani di Swiss pada Jumat mendatang, yang menjadi puncak dari serangkaian negosiasi yang berlangsung di tengah ketegangan regional.
