MAKASSAR, Wartana.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi High Level Meeting dan Asistensi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 di Makassar pada Rabu, 15 April 2026. Pertemuan ini bertujuan mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui percepatan digitalisasi.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Macora Hotel The Rinra ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Jufri Rahman menyampaikan bahwa agenda ini sekaligus menandai tahun kedua implementasi opsen pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Opsen pajak yang dimaksud meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Skema opsen pajak ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Optimalisasi pemungutan ketiga jenis pajak tersebut membutuhkan sinergi kuat antar pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan penerimaan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sulawesi Selatan bersama seluruh bupati dan wali kota telah menandatangani nota kesepahaman optimalisasi pemungutan pajak daerah pada tahun 2023, yang kemudian diimplementasikan melalui perjanjian kerja sama antar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Ini merupakan komitmen bersama untuk bekerja keras, saling mendukung, dan bersinergi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan melalui digitalisasi,” ujar Jufri Rahman. Ia juga mengungkapkan, pada tahun 2025 total penyaluran opsen pajak PKB dan BBNKB ke kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mencapai sekitar Rp1,048 triliun, dengan Pemerintah Kota Makassar menerima sekitar Rp393 miliar.
Pertemuan ini juga dirangkaikan dengan asistensi pengisian Championship TP2DD 2026, sebuah evaluasi kinerja digitalisasi daerah untuk tahun 2025. Penilaian Championship TP2DD mencakup berbagai indikator seperti high level meeting, kinerja satgas, capacity building, literasi masyarakat, regulasi, realisasi pendapatan, alokasi belanja, roadmap ETPD, kerja sama, insentif, dan program unggulan daerah. Jufri mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat perencanaan berbasis rencana aksi yang telah terumuskan dalam roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). “Kita berharap program Championship TP2DD dapat terus berlanjut karena tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menekankan pentingnya penguatan kualitas pencatatan, dokumentasi program, serta konsistensi implementasi di lapangan. Ia juga menyoroti adanya sejumlah daerah yang masih menghadapi kendala dalam penerapan sistem digital, baik dari sisi kapasitas teknis maupun literasi masyarakat. “Digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah ke depan,” kata Ricky Satria.
