Makassar, Wartana.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) sebagai langkah strategis untuk mempercepat modernisasi pertanian. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini bertujuan utama mendukung target swasembada pangan nasional.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengapresiasi penyelenggaraan rakor sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan produksi padi melalui adopsi sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Asta Cita Presiden RI.
Jufri menjelaskan, Program PM-AAS merupakan transformasi krusial dari pola pertanian konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani secara signifikan. “Saya berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, penyuluh pertanian, akademisi dan petani semakin kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkokoh posisi Sulsel sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional,” ucap Jufri.
Sulawesi Selatan sendiri telah memperoleh target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan pada tahun 2026. Data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama BPS per Mei 2026 menunjukkan proyeksi produksi padi periode Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare. Proyeksi ini akan meningkat pada akhir 2026 menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare. Realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.
Keberhasilan implementasi PM-AAS, lanjut Jufri, sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ia menambahkan, “Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan program ini.”
Sebagai tindak lanjut rakor, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang ditetapkan. Peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator sangat vital dalam menguatkan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, dan kelembagaan petani guna mengakselerasi implementasi PM-AAS. Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, kepala Dinas TPHBUN Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulawesi Selatan, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
