MAKASSAR, Wartana.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal seluruh program pembangunan Pemerintah Kota Makassar. Penegasan ini disampaikan guna memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara tepat sasaran, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan Hasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Acara berlangsung di Hotel Almadera pada Jumat, 11 September 2026, dan turut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, serta akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.
Irwan Hasan menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD krusial untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan benar-benar terealisasi. “Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah mengharuskan pemerintah untuk menentukan program berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. “Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Selain pengawasan oleh DPRD, Irwan Hasan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan hasil maksimal. “Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah. Ia menyebut, perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, akademisi Husmirah Husain memberikan perspektif mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memperkuat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan publik.
