MAKASSAR — PEMERINTAH Kota Makassar terus berupaya mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda beberapa titik di kota ini. Dalam upaya tersebut, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menangani banjir, terutama di kawasan-kawasan rawan.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Kawasan Blok 10 di Antang, Kecamatan Manggala, BTN Kodam 3 di Kecamatan Biringkanaya, dan Jalan AP Pettarani di dalam kota.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam mencari solusi penanganan banjir. “Hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) telah diminta untuk menganalisis pola banjir di wilayah tersebut.
Fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang berada dalam kewenangan kota. Munafri berharap penanganan banjir dapat direncanakan secara bertahap dalam lima tahun ke depan, melibatkan semua pihak terkait.
Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembangunan alur air baru untuk mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang melalui kolam retensi. Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena banyak rumah yang berdiri di jalur yang direncanakan. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai Rp400 miliar, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.
Sebagai alternatif lain, Pemkot juga mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan, dengan estimasi biaya relokasi sekitar Rp1 miliar per rumah, sehingga total anggaran juga diperkirakan sebesar Rp400 miliar. Opsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru.
Munafri menekankan pentingnya payung hukum untuk penataan kanal dan saluran kota. Pembersihan kanal tidak hanya sebatas pengerukan sedimen, tetapi juga harus mencakup penertiban bangunan liar di sekitar kanal. “Banyak kanal yang dipasangi atap, dijadikan gang, bahkan tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap dan kumuh, menyulitkan pengelolaan,” tambahnya.
Dengan sinergi antara Pemkot dan BBWS, diharapkan solusi banjir yang menyeluruh dapat segera terwujud melalui perencanaan lima tahunan yang realistis. Munafri mengakui bahwa kewenangan Pemkot terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, sehingga koordinasi lintas lembaga sangat penting.
Pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, berlangsung di Kantor Wali Kota Makassar pada Senin (19/5/2025) untuk membahas langkah-langkah penanganan banjir.
“Alur air di kawasan ini menyempit karena adanya rumah-rumah warga. Kami akan membawa hasil kajian ini ke Balai Pompengan Jeneberang untuk didiskusikan bersama,” tutupnya.
Dr. Suryadarma Hasyim dari BBWS Pompengan Jeneberang menekankan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. “Kami bekerja berdasarkan satuan pengelolaan wilayah sungai, di mana satu daerah aliran sungai mencakup sungai utama dan anak-anak sungainya,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor dapat mendorong pengelolaan yang efektif dari hulu hingga hilir, memastikan setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu. “Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS. Kami perlu dukungan dari pemerintah daerah,” tambahnya.[]
