MAMUJU – MENGHADAPI lonjakan angka stunting yang mencapai 35,4% dan ancaman kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meluncurkan strategi baru berbasis data dan teknologi.
Melalui kolaborasi antara Bapperida Sulbar dan BKKBN, semua data kependudukan akan disatukan dalam sebuah dashboard digital real-time.
Langkah ini diibaratkan sebagai peta perang untuk memastikan setiap bantuan sosial, intervensi gizi, dan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, hingga ke tingkat keluarga.
“Integrasi data adalah senjata utama kita sekarang. Agar intervensi tak lagi parsial, tetapi tepat sasaran, dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, ATS (Anak Tidak Sekolah), hingga pencegahan perkawinan anak,” tegas Andi Almah Aliuddin, Kepala Bidang PPM Bapperida Sulbar, dalam rapat daring sinkronisasi data dengan BKKBN.
Kolaborasi ini akan memadukan Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN yang berbasis by name by address dengan program PASTIPADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu) Sulbar.
Hasilnya adalah sebuah dashboard digital yang akan menjadi pusat komando pemantauan intervensi secara real-time.
Ada empat kesepakatan kunci hasil rapat meliputi, Peta Digital Real-time. Semua data keluarga rentan dari BKKBN akan diintegrasikan ke dashboard PASTIPADU, memungkinkan pemantauan langsung perkembangan sasaran program.
Kemudian, Komitmen Formal Februari 2026. Dengan dilakukannya Penandatanganan MoU dan PKS antara Bapperida Sulbar dan BKKBN akan dilakukan untuk mengatur akses data, kerahasiaan, dan dukungan teknis.
Lalu fokus pada 72 Desa Episentrum. Aksi terpadu akan dipusatkan di 72 desa prioritas, dengan pengawasan tim provinsi dan optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan.
Terakhir, Sinergi Total. Program akan melibatkan multi-pihak, dari pemerintah pusat-daerah hingga CSR, khususnya untuk penanganan ATS melalui beasiswa dan pencegahan perkawinan anak.
Amujib, Kepala Bapperida Sulbar menegaskan, fondasi dari semua strategi ini adalah data yang akurat.
“Dengan data lengkap, kita tahu siapa, di mana, dan intervensi apa yang tepat. Seluruh perangkat daerah dan mitra bisa kolaborasi efektif. Proses ini akan dipantau digital agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.[]
