Depok, Wartana – Jusuf Kalla menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil (civil society) dalam menangani berbagai persoalan kemanusiaan, baik yang dipicu konflik maupun bencana alam. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam menjalankan misi kemanusiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kuliah umum di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Selasa (07/04/2026). Kegiatan ini dihadiri mahasiswa Hubungan Internasional, civitas akademika, serta praktisi kemanusiaan dari berbagai lembaga nasional dan global.
Dalam paparannya, Kalla mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam isu kemanusiaan saat ini bersumber dari konflik antarmanusia dan konflik dengan alam.
“Konflik terjadi di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Timur Tengah, hingga di dalam negeri seperti Papua. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konflik kemanusiaan kerap dipicu oleh berbagai faktor seperti ideologi, perebutan wilayah, kepentingan politik, hingga sumber daya alam. Dampaknya, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak dalam berbagai krisis tersebut.
Menurut Kalla, penyelesaian masalah kemanusiaan tidak cukup hanya berfokus pada penanganan pengungsi, tetapi harus menyasar akar persoalan konflik.
“Kalau konfliknya selesai, maka masalah kemanusiaannya juga ikut selesai. Itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding hanya mengurus dampaknya,” katanya.
Kalla juga mengulas pengalamannya dalam menangani konflik di Indonesia pada awal 2000-an, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh, yang saat itu menyebabkan sekitar 1,5 juta orang mengungsi.
Selain konflik, ia menyoroti pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi bencana alam. Keterlibatan masyarakat luas dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan berbagai aksi kemanusiaan, termasuk saat tsunami Aceh dan pandemi COVID-19.
Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Kalla menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menggerakkan bantuan kemanusiaan.
“Contohnya dana PMI berasal dari masyarakat. Mereka percaya bahwa bantuan yang diberikan akan disalurkan dengan baik,” ujarnya.
Ia menyebutkan, PMI saat ini didukung sekitar 1,5 juta relawan dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tenaga medis, hingga masyarakat umum.
Lebih jauh, Kalla menegaskan pentingnya pendekatan rasional, pemahaman akar masalah, serta keberanian dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk yang berlatar belakang agama.
“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan membunuh orang lain tanpa alasan. Pendekatan ini yang kami gunakan dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon,” katanya.
Menutup paparannya, Kalla mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mitigasi bencana melalui riset yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di sini kita berharap kampus bisa membuat penelitian yang langsung berdampak terhadap upaya menghindari bencana alam. Termasuk bagaimana cara agar alam jangan rusak,” pungkasnya. (*)
