Makassar, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melayangkan teguran keras kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kinerja mereka yang dinilai minim dampak, meskipun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai triliunan rupiah. Teguran ini disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Triwulan I 2026 di Balai Kota pada Kamis (16/4/2026).
Munafri secara blak-blakan menyoroti “penyakit lama” yang masih menghantui, yakni ketidakterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya soal tingginya serapan anggaran, melainkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. “Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” ujar Munafri, menekankan bahwa fokus harus beralih dari sekadar kegiatan dan penyerapan anggaran menuju hasil atau outcome.
Lebih lanjut, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengkritik pola kerja sektoral antar-OPD yang dianggap masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa kolaborasi yang sinergis. Menurutnya, kinerja pemerintah dinilai dari dampak keseluruhan, bukan per-OPD. “OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan adalah akumulasi dampak,” tegasnya, sembari meminta jajarannya meninggalkan ego sektoral. Ia juga mengingatkan bahwa Triwulan I adalah penentu arah anggaran satu tahun ke depan, bukan sekadar fase awal. “Yang paling penting bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah!” imbuhnya.
Munafri turut mengecam kebiasaan program yang dikebut di akhir tahun anggaran, yang berakibat pada realisasi rendah di awal dan risiko Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). “Kita punya waktu satu tahun. Jangan kejar-kejaran di akhir,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Muh. Dahyal, melaporkan bahwa realisasi Belanja Daerah per Triwulan I mencapai Rp465 miliar dari total Rp4,2 triliun (11,07%) dengan capaian fisik 11,36%. Pendapatan Daerah tercatat Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun (22,14%), menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, bukanlah sekadar formalitas. Visi besar tersebut hanya akan tercapai jika diterjemahkan ke dalam program nyata. “Kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” jelas Munafri, seraya menyoroti kebiasaan rapat evaluasi yang seringkali hanya menjadi formalitas tanpa hasil konkret. Ia menuntut adanya keputusan yang memberikan tekanan untuk perbaikan.
Di akhir arahannya, Munafri menekankan pentingnya setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Tanpa indikator yang terukur, sulit bagi pemerintah untuk mengetahui apakah program telah berjalan di jalur yang benar dan memberikan dampak yang diharapkan. “Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu ini sudah tepat?” pungkasnya.
