MAKASSAR – SETELAH mengalami masa kekosongan selama hampir 17 bulan, Pemerintah Kota Makassar akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Jabatan Sekda kosong sejak Muh Anshar memasuki masa purna bakti pada 31 Desember 2023.
Selama lebih dari satu tahun, posisi ini hanya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh), Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat (Pj), yang mendorong Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk segera melantik Sekda definitif.
Dalam suasana khidmat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melantik Dr. Andi Zulkifli Nanda sebagai Sekretaris Daerah Kota Makassar definitif di Balai Kota Makassar pada Rabu, 28 Mei 2025. Prosesi pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Pelantikan ini menandai berakhirnya masa transisi yang cukup panjang dalam struktur birokrasi Pemkot Makassar. Dengan dilantiknya Sekda definitif, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, stabil, dan mampu mempercepat realisasi program-program prioritas daerah.
Munafri menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak utama roda pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat akselerasi program-program strategis Pemkot Makassar dalam lima tahun ke depan.
“Pelantikan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk kepedulian kepala daerah terhadap prinsip good governance dan tata kelola pemerintahan yang profesional,” jelas Munafri. Ia menambahkan bahwa fungsi sentral Sekretaris Daerah akan memberikan kemampuan yang kuat dalam tata kelola sistem pemerintahan. “Harapan kita besar, karena kita tahu, tugas-tugas ke depan tidak ringan, meskipun terlihat sederhana. Tantangan kita besar,” ujarnya.
Munafri juga menekankan pentingnya sinergi, loyalitas, dan kecepatan dalam menjalankan roda pemerintahan. “Tata kelola ini tidak bisa berjalan parsial. Harus ada kolaborasi dan kebersamaan yang tinggi, serta menjunjung nilai-nilai saling pengertian dan saling memahami,” lanjutnya.
Ia berharap kehadiran Sekda definitif akan memperkuat koordinasi internal di seluruh jajaran perangkat daerah. Munafri juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar untuk memberikan dukungan penuh demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan tentang saya sebagai wali kota, bukan tentang Ibu Aliyah sebagai wakil wali kota, atau Pak Sekda sebagai individu. Ini tentang Pemerintah Kota Makassar sebagai satu kesatuan tim,” jelasnya. “Jangan sampai hanya karena satu bagian yang tidak sinkron, kita tidak bisa menjalankan pemerintahan secara utuh. Kita mau program sesuai cita-cita Pak Presiden,” tegasnya.
Munafri mengingatkan bahwa jabatan merupakan bentuk pengabdian, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. “Kita hadir sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh ada alasan untuk tidak membantu menyelesaikan persoalan mereka, sekecil apa pun itu. Semangat pengabdian harus menjadi muara dari semua pekerjaan kita,” tutupnya. []
