Pemerintah diprediksi akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara besar-besaran pada 2026. Langkah ini dianggap sebagai respons atas minimnya penerimaan ASN dalam lima tahun terakhir.
Pengamat pemerintahan Masriadi Patu menyebut, moratorium rekrutmen sebelumnya menyebabkan kekosongan struktur birokrasi yang cukup serius. Ia menilai, perekrutan besar-besaran merupakan kebutuhan yang tak bisa dihindari.
Namun, Masriadi mengingatkan bahwa rekrutmen harus merujuk pada roadmap reformasi birokrasi hingga 2040, serta memperhatikan kemampuan APBN dalam menanggung gaji pegawai baru.
Ia juga menilai, langkah ini sedikit terlambat karena pada 2025 pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS sama sekali, sementara kebutuhan birokrasi kian mendesak.
Selain alasan birokrasi, Masriadi menyoroti faktor ekonomi dan politik, terutama menjelang tahun politik 2029. Ia menyebut, penerimaan ASN bisa memberi dampak strategis bagi pemerintah.
Tantangan besar menurutnya adalah distribusi formasi ASN agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah 3T.
“Pemerintah tidak bisa sekadar hitung-hitungan anggaran untuk wilayah terpencil,” tegasnya, sembari menyoroti ketimpangan distribusi tenaga ASN di kota besar seperti Makassar.
Sementara itu, Abdul Gafur, pengamat dan akademisi Unismuh Makassar, menilai pemerintah harus mempertimbangkan analisis kebutuhan formasi dan kesiapan anggaran sebelum membuka rekrutmen.
Ia menegaskan bahwa meski rekrutmen bisa mendorong ekonomi dan menyerap tenaga kerja, persoalan klasik seperti gangguan sistem pendaftaran dan keterlambatan gaji tetap harus diantisipasi.
