Makassar, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara tegas menolak pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran dan komitmen untuk mengalihkan dana operasional ke program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat. Munafri, yang akrab disapa Appi, memilih untuk tetap menggunakan kendaraan dinas lama, termasuk mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023 dan Toyota Alphard keluaran 2022, yang dinilai masih sangat memadai.
Keputusan tersebut diumumkan Munafri di Kantor Balai Kota Makassar pada Rabu (15/4/2026). “Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujar Munafri. Ia menambahkan, “Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai.”
Penolakan pengadaan kendaraan dinas baru ini bukan tanpa alasan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sewa atau pembelian kendaraan baru akan dialihkan untuk mendanai program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Program-program tersebut meliputi penguatan sektor pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsidi iuran sampah gratis, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.
Munafri menjelaskan bahwa kondisi kendaraan dinas yang ada saat ini masih relatif baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional di Kota Makassar. “Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi, saya bilang, tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada (lama),” jelasnya. Ia juga menyoroti keuntungan penggunaan kendaraan listrik Hyundai Ioniq 5 yang lebih hemat energi dan didukung oleh fasilitas purna jual yang memadai di Makassar.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Munafri kembali menegaskan komitmennya untuk tidak menganggarkan pengadaan mobil dinas baru, baik untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun para Kepala Dinas, sepanjang tahun 2026. “Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tutup Munafri.
