Jakarta, Wartana.com – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali memicu kontroversi setelah menyatakan niatnya untuk membuat aturan yang akan mendorong pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara partainya pada Senin (16/2), menjelang pemilihan umum legislatif Israel mendatang.
Dalam pidatonya, Smotrich, yang merupakan tokoh penting dari partai sayap kanan Zionisme Agama, menguraikan visi kebijakannya. Ia menyatakan bahwa tujuan utama adalah “menghancurkan gagasan tentang negara teror Arab, dan pada akhirnya, secara formal dan praktis, membatalkan Oslo Accords yang terkutuk dan menempuh jalan bagi kedaulatan (Israel), sambil mendorong migrasi (warga Palestina) baik dari Gaza maupun Yudea dan Samaria.” Menurutnya, “Tidak ada solusi jangka panjang lainnya.”
Wacana mengenai pengusiran paksa warga Palestina ini bukan kali pertama dilontarkan. Sejak dimulainya agresi Israel ke Gaza pada Oktober 2023, Smotrich dan tokoh sayap kanan Israel lainnya secara konsisten menyuarakan gagasan tersebut. Para kritikus dan pengamat internasional mengecam keras wacana ini, menyebutnya setara dengan pembersihan etnis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Pernyataan Smotrich ini menambah daftar panjang kebijakan Israel yang berupaya memperkuat kendali atas wilayah Palestina. Sebelumnya, pemerintah Israel pekan lalu menyetujui proposal kontroversial untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai “milik negara.” Langkah ini menuai kecaman luas dari komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan pengecilan prospek solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Tepi Barat, yang dikenal juga dengan istilah Alkitab Yudea dan Samaria oleh Smotrich, merupakan wilayah vital yang diproyeksikan menjadi bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, pandangan ini bertentangan dengan banyak tokoh Zionis yang menganggap wilayah tersebut sebagai bagian integral dari tanah Israel.
