Makassar, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar tengah mengintensifkan penataan kota melalui penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, yang sekaligus mendesak Pemkot untuk menyediakan solusi konkret bagi keberlangsungan usaha para pedagang.
Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muchlis Misbah, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemkot dalam menata wajah kota. “Saya mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam melakukan penataan kota. Ini penting demi menjaga ketertiban umum dan mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya,” ujar Muchlis.
Meskipun mendukung penuh penertiban, Muchlis juga menekankan pentingnya solusi bagi PKL yang terdampak. Menurutnya, pemerintah harus memastikan para pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah. “Penataan harus dibarengi dengan solusi. Pedagang kecil juga harus dipikirkan keberlanjutan usahanya. Mereka butuh tempat yang layak untuk tetap berjualan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar dikabarkan telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi dan skema penataan bagi para pedagang yang akan ditertibkan. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberpihakan Pemkot terhadap pelaku usaha mikro, sekaligus menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan aspek sosial ekonomi masyarakat.
Dengan adanya solusi relokasi dan penataan yang terukur, diharapkan PKL dapat beraktivitas secara tertib tanpa mengganggu fungsi utama fasum dan fasos. Upaya ini bertujuan mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang tertata, humanis, dan memiliki daya saing yang tinggi.
