JAKARTA, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026, yang berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Pemerintah Kota Makassar sebagai penyelenggara pemerintah daerah dengan skor 3,6171 dan status kinerja tertinggi. Capaian ini berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keistimewaan prestasi ini semakin bertambah karena Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan bahkan dari luar Pulau Jawa, yang berhasil menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam ajang bergengsi tersebut.
Wali Kota Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya keberhasilan pemerintah kota semata, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar. “Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” jelas Appi. “Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja.”
Appi menambahkan, prestasi ini menjadi penanda arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara pemerintah kota bersama DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh dari masyarakat. Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Meskipun meraih prestasi tertinggi di tingkat nasional, Munafri mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta kolaborasi untuk terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik. “Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” pungkas Appi.
Penetapan EPPD tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Hasil evaluasi ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan penghargaan.
