MAKASSAR — SEJUMLAH masalah klasik masih belum teratasi di Kota Makassar, yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, seperti infrastruktur yang rusak, kesehatan masyarakat, dan wilayah-wilayah yang rawan banjir.
Itu yang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 6 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut anggota DPRD menyampaikan hasil reses kedua, yang kemudian dilanjutkan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024.
Supratman, Ketua DPRD Makassar menegaskan, bahwa aduan masyarakat dari lima daerah pemilihan (dapil) menunjukkan kesamaan, terutama terkait kerusakan infrastruktur jalan pasca-musim hujan.
“Banyak jalan yang rusak, terutama paving block yang sudah tidak layak. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota,” tegas Supratman.
Kader NasDem itu juga menyoroti meningkatnya kebutuhan akan jaminan kesehatan, di mana banyak warga yang tidak lagi mampu membayar iuran BPJS.
“Pemerintah perlu lebih selektif dan cermat dalam menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH),” tambah Supratman.
Selain itu, salah satu isu krusial lainnya adalah banjir di Kecamatan Manggala. Ia menilai pembangunan waduk di Blok 10 sebagai solusi strategis untuk menampung limpahan air dari Kabupaten Gowa. “Tanpa waduk, Kecamatan Manggala akan tetap banjir meskipun tidak diguyur hujan langsung. Air kiriman dari Gowa perlu dikendalikan,” jelasnya.
Juru bicara Dapil Makassar 1, Fahrizal Arrahman Husain, melaporkan temuan lapangan yang serupa, seperti jalan rusak, kurangnya lampu penerangan, drainase yang buruk, serta minimnya fasilitas kesehatan. “Kami berharap Pemkot bisa lebih responsif, memberikan pelayanan berkualitas, dan menganalisis keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.
Dari Dapil Makassar 2, Ismail menyampaikan perlunya sinergi antarpihak dalam menuntaskan masalah jalan dan lorong rusak, serta kekurangan air bersih. Ia juga menyoroti kebutuhan UMKM dan pendidikan, termasuk isu zonasi dan insentif bagi guru. “Kami minta semua yang bersifat mendesak dan belum terealisasi menjadi prioritas utama,” katanya.
Sementara itu, Jubir Dapil Makassar 3, Meinsani Kecca, menyatakan dukungan terhadap program kerja Wali Kota dan mendorong pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami siap mengawal dan mendorong langkah progresif pemerintah kota,” tegasnya. []
