MAKASSAR – SETARA Institute, lembaga nasional yang fokus pada isu toleransi dan keagamaan, kembali menempatkan Makassar dalam daftar 10 kota dengan tingkat toleransi rendah di Indonesia untuk tahun 2024, dengan peringkat ketujuh. Bahkan Kota Parepare menduduki peringkat pertama.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa rendahnya skor Indeks Kota Toleran (IKT) tidak hanya disebabkan oleh tingginya insiden intoleransi, tetapi juga oleh kurangnya fokus dan inovasi, terutama dalam bentuk regulasi daerah yang dapat mempromosikan toleransi di kedua kota tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Darius Allo Tangko dari Keuskupan Agung Makassar, menekankan pentingnya pertemuan dan dialog antar umat beragama sebagai upaya menjaga kerukunan dan toleransi dalam masyarakat. Ia menyebutkan bahwa FKUB telah membentuk ribuan agen moderasi beragama melalui tokoh agama di 15 kecamatan di Kota Makassar untuk mempromosikan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat.
Darius menegaskan bahwa rendahnya skor IKT Makassar lebih disebabkan oleh kendala regulasi, bukan karena kurangnya aktualisasi toleransi di kalangan umat. Ia menyebutkan bahwa FKUB telah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemeliharaan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar.
Senada dengan itu, Usman Sofian, tokoh agama sekaligus Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen bersama tokoh lintas agama untuk memelihara kerukunan dan menjaga kehidupan toleransi. Ia menambahkan bahwa selama bulan suci Ramadan, mereka menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di rumah ibadah lintas agama.
Usman juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Makassar memiliki komitmen yang kuat dalam pemeliharaan toleransi dan kerukunan umat beragama melalui program dan dukungan anggaran, baik untuk FKUB maupun organisasi keagamaan lainnya.
Dengan demikian, rendahnya indeks toleransi Kota Makassar bukan disebabkan oleh tingginya peristiwa intoleransi, melainkan karena belum adanya regulasi daerah yang menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian indeks kota toleransi oleh SETARA Institute. Mereka optimis bahwa kehidupan toleransi di masa depan akan semakin baik jika ada payung hukum yang mengaturnya. []
