Makassar, Wartana – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyoroti tantangan struktural ekonomi Indonesia yang hingga kini masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) serta ketergantungan berlebihan pada sumber daya alam (SDA), khususnya sektor pertambangan.
Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan keynote speech pada Sarasehan Ekonomi bertajuk “Jalan Baru Ekonomi Indonesia: Evaluasi dan Rekonstruksi Strategi Pembangunan Indonesia”, yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka Dies Natalis ke-77 FEB Unhas, di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Kampus Unhas, Senin (15/12/2025).
Dalam paparannya, JK menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sekitar USD 5.000–15.000. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, pendapatan per kapita nasional harus meningkat hingga empat kali lipat agar dapat masuk kategori negara berpendapatan tinggi.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas USD 15.000. Artinya ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” ujar JK.
Namun demikian, JK menilai upaya tersebut terhambat oleh kebijakan ekonomi yang kurang tepat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mengkritik pemberian insentif fiskal seperti tax holiday yang lebih banyak dinikmati sektor pertambangan, ketimbang sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja besar, dan mendorong transfer teknologi.
“Kesalahan terbesar kita adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara. Padahal seharusnya insentif itu diberikan ke sektor manufaktur,” tegasnya.
JK juga menyinggung kebijakan hilirisasi yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ia menilai banyak industri pengolahan, khususnya nikel, justru dikuasai pihak asing, sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal ditanggung negara.
“Pertumbuhan ekonomi memang terlihat tinggi di daerah tambang, tetapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya minim, lingkungannya rusak, dan keuntungannya lebih banyak dibawa keluar,” ungkap JK.
Selain itu, JK menyoroti lemahnya kepastian hukum serta regulasi yang kerap berubah, yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia dalam menarik investasi.
Dalam konteks global, JK menjelaskan dunia saat ini memasuki fase deglobalisasi dan meningkatnya nasionalisme ekonomi akibat konflik geopolitik, seperti perang Rusia–Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat–China. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya permintaan global serta harga komoditas unggulan Indonesia.
Ia juga menyoroti perlambatan ekonomi domestik yang ditandai dengan turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran terselubung, serta ketidakseimbangan antara lulusan pendidikan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja.
“Saat ini sekitar 25 persen pengemudi ojek online adalah sarjana. Ini menunjukkan masalah serius antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Menurut JK, Indonesia perlu melakukan rekonstruksi strategi pembangunan ekonomi, dengan fokus pada penguatan sektor manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, serta reformasi hukum yang mampu menciptakan iklim investasi sehat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Ekonomi bukan hanya soal indeks dan pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Sarasehan ekonomi tersebut dihadiri civitas akademika, mahasiswa, serta para akademisi dan praktisi ekonomi sebagai bagian dari refleksi 77 tahun perjalanan FEB Unhas dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. (*)
