Jakarta, Wartana.com – Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS), secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut, efektif pada 30 Juni mendatang. Keputusan mengejutkan ini diungkapkan oleh Gabbard sendiri melalui akun X miliknya, dengan alasan utama fokus pada kondisi kesehatan suaminya yang didiagnosis menderita kanker tulang jenis langka.
Dalam surat pengunduran dirinya, Gabbard menyatakan, “Sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada saya dan atas kesempatan untuk memimpin selama satu setengah tahun terakhir.” Ia menegaskan bahwa diagnosis kanker tulang yang diderita suaminya menjadi pemicu utama keputusannya untuk mundur. Presiden AS Donald Trump turut mengonfirmasi pengunduran diri ini melalui unggahan di akun Truth Social-nya. “Sayangnya, setelah melakukan pekerjaan yang hebat, Tulsi Gabbard akan meninggalkan pemerintahan pada tanggal 30 Juni,” tulis Trump, menambahkan bahwa Gabbard telah bekerja dengan luar biasa dan ia serta pihak pemerintahan akan merindukannya. Untuk sementara, Wakil Direktur Utama Intelijen Nasional AS Aaron Lukas akan menjabat sebagai pelaksana tugas.
Gabbard memiliki rekam jejak politik yang panjang. Ia pernah menjabat di Kongres AS sebagai anggota Partai Demokrat selama delapan tahun, dari 2013 hingga 2021. Pengalamannya bertugas dalam invasi AS ke Irak sangat membentuk pandangan anti-intervensionisnya. Setelah meninggalkan Kongres, ia keluar dari Partai Demokrat dan pada tahun 2020, ia secara terbuka mendukung Presiden Donald Trump. Dukungannya dimotivasi oleh janji Trump untuk mengakhiri ‘petualangan’ militer AS di luar negeri. Dalam salah satu kampanye Trump di Detroit, Michigan, Gabbard pernah berujar, “Pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu membuat kita menghadapi berbagai perang di berbagai front, di seluruh dunia. Kita juga menjadi lebih dekat ke ambang perang nuklir daripada sebelumnya.”
Meskipun memiliki pandangan anti-intervensionis, perjalanan Gabbard dalam pemerintahan Trump tidak lepas dari dinamika internal. Ia pernah dilaporkan dikesampingkan saat pemerintah AS memutuskan untuk menculik pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro. Selain itu, awalnya ia sempat bungkam mengenai isu perang di Iran, namun kemudian ia membela keputusan pemerintah AS untuk melancarkan perang terhadap negara tersebut. Gabbard pernah menyatakan, “Presiden, bukan komunitas intelijen, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan apa yang menjadi ancaman langsung dan apa yang bukan.”
