Jakarta, Wartana.com – Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China telah lama menjadi salah satu dinamika geopolitik paling krusial di dunia, ditandai oleh periode pembendungan, rekonsiliasi, hingga ketegangan yang digambarkan sebagai “Perang Dingin Baru.” Interaksi antara dua kekuatan ekonomi terbesar ini selalu berfluktuasi, mencerminkan perubahan kepentingan strategis, ideologi, dan ambisi global masing-masing negara. Dinamika ini terus berlanjut hingga hari ini, dengan kunjungan tingkat tinggi dan berbagai isu yang tak henti-hentinya mewarnai panggung internasional.
Sejarah hubungan AS dan China bermula dari fase pembendungan yang berlangsung pada 1949 hingga 1971. Kala itu, Amerika Serikat secara aktif berupaya mengganggu dan melemahkan pemerintahan komunis China, meyakini bahwa Beijing merupakan kekuatan agresif yang mengancam keamanan negara-negara non-komunis di sekitarnya. Washington membangun aliansi militer strategis di sepanjang perbatasan timur dan selatan China, termasuk dengan Jepang, Korea Selatan, dan pemerintah Nasionalis Republik China di Taiwan. Selain itu, AS membentuk Organisasi Pakta Asia Tenggara (SEATO) dan Pakta ANZUS, serta terlibat dalam Perang Vietnam untuk membendung penyebaran komunisme. Kebijakan “strategi baji” juga diterapkan, bertujuan memecah belah China dan Uni Soviet, yang kemudian berhasil memicu perpecahan Sino-Soviet pada tahun 1960-an.
Periode rekonsiliasi kemudian muncul pada 1971-1979, didorong oleh kepentingan bersama. AS berupaya mengakhiri keterlibatannya di Vietnam, sementara China mencari dukungan untuk menghadapi tekanan dari Uni Soviet. Kunjungan rahasia Penasihat Keamanan Nasional Henry Kissinger pada 1971 dan disusul oleh kunjungan bersejarah Presiden Richard Nixon ke China pada Februari 1972 menjadi titik balik. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan Komunike Shanghai, di mana Pemerintah Amerika Serikat mengakui prinsip “Satu China” dan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
Pada tahun 1979, kedua negara menjalin hubungan diplomatik penuh. Langkah ini mengharuskan AS memutuskan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, meskipun tetap mempertahankan hubungan “antar masyarakat.” Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang mewajibkan AS untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dan mempertimbangkan pembelaan jika diserang. Periode 1979 hingga 2016 ini ditandai oleh kebijakan “keterlibatan” AS terhadap China, dengan harapan integrasi China ke ekonomi global akan mendorong reformasi politik. China sendiri mengadopsi kebijakan “reformasi dan keterbukaan,” yang memicu pertumbuhan pesat perdagangan, investasi, pariwisata, serta hubungan akademik dan budaya. Namun, masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001 membatasi kemampuan AS untuk menggunakan sanksi perdagangan terkait hak asasi manusia, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan ekspor China ke AS secara masif.
Memasuki tahun 2016 hingga 2020, hubungan AS-China bergeser ke arah yang sering disebut “Perang Dingin Baru.” Kenaikan Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada 2012 membawa kebijakan luar negeri China yang lebih tegas, terutama dalam isu Taiwan serta hubungan dengan Jepang, India, dan negara-negara Asia Tenggara. China memperluas pengaruhnya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan berusaha mendapatkan lebih banyak peran di organisasi internasional. Sejalan dengan itu, pemerintahan Presiden Donald Trump (2016-2020) mengadopsi sikap yang lebih keras terhadap China, terutama terkait defisit perdagangan, yang berujung pada pemberlakuan tarif impor. Dan Green, mantan peneliti rekanan untuk Analisis Pertahanan di Allison Center for National Security, The Heritage Foundation, AS, menggarisbawahi upaya China dalam memengaruhi opini publik Amerika: “Pemerintah Tiongkok memiliki sejumlah besar akun media sosial anonim yang digunakannya tidak hanya untuk menyampaikan pandangannya tetapi juga untuk memicu perpecahan di antara rakyat kita (AS) sambil membungkam para kritikus rezimnya.” Upaya China juga mencakup perluasan kekuasaan di lembaga internasional untuk membungkam kritik dan menciptakan komplikasi diplomatik bagi AS dan sekutunya.
