Makassar, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan bahwa penggunaan fasilitas helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas transportasi udara tersebut sepenuhnya didukung oleh AAS Foundation secara cuma-cuma.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menjawab perhatian publik terkait mobilitas kepala daerah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Salim, menjelaskan bahwa dukungan dari AAS Foundation bertujuan menunjang efektivitas tugas pemerintahan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim dalam keterangannya, Minggu (12/5/2024).
Salim menambahkan, helikopter tersebut mayoritas dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah, penanganan kondisi tertentu, serta mendukung efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel juga memastikan seluruh tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. “Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh. Ia membenarkan bahwa fasilitas helikopter yang digunakan Gubernur selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation. “Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” kata Reza.
Lebih lanjut, Kepala Biro Umum, Haji Tono, menjelaskan bahwa untuk alokasi anggaran sewa kendaraan udara tahun 2026, belum ada rekanan yang ditunjuk. “Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk. Anggaran tersebut akan digunakan dengan pertimbangan jika lebih efisien melalui jalur udara,” jelas Haji Tono.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen mengutamakan penggunaan APBD secara efektif untuk program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya.
