Bupati Barru Tegaskan Evaluasi Langsung Kinerja Kepala OPD, Pejabat Tak Capai Target Siap Dinilai Rendah

Makassar, Wartana.com – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian dilakukan secara berkala sebagai upaya memastikan pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (1/8/2026).

Dalam arahannya, Andi Ina lebih dulu menyoroti kedisiplinan para pimpinan OPD dan camat, khususnya dalam menghadiri agenda strategis yang berkaitan dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, kegiatan yang menyangkut arah pembangunan daerah wajib dihadiri langsung oleh pejabat penanggung jawab dan tidak boleh diwakilkan tanpa alasan yang benar-benar mendesak.

“Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD-nya tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Bupati mengungkapkan, sistem evaluasi kinerja pejabat daerah dikelolanya secara langsung dan dilaksanakan setiap tiga bulan. Melalui mekanisme tersebut, setiap kepala OPD akan dinilai berdasarkan capaian target dan komitmen kerja yang telah disepakati.

Ia menegaskan tidak akan ragu memberikan penilaian rendah kepada pejabat yang gagal memenuhi target kinerja.

Selain kedisiplinan, Andi Ina juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang sehat di lingkungan perangkat daerah. Ia meminta para kepala OPD memaksimalkan fungsi seluruh struktur organisasi, mulai dari kepala bidang hingga staf, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Menurutnya, pembagian pekerjaan tidak boleh hanya bertumpu pada segelintir ASN atau didasarkan pada kedekatan pribadi.

“Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD dan mengecek ke bawah, memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Bupati menyampaikan apresiasi atas peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2025 yang mencapai nilai 73,99 dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang masih berada pada kategori B.

Meski demikian, ia mengingatkan agar hasil evaluasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis minimal sekali dalam setahun serta menyelaraskannya dengan rencana strategis dan rencana kerja masing-masing.

Menurut Andi Ina, peta proses bisnis merupakan fondasi penting dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

“Tanpa peta proses bisnis yang tepat, birokrasi akan kehilangan orientasi dalam menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi warga. Kita ingin memangkas duplikasi tugas demi menghindarkan daerah dari pemborosan anggaran,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menepis isu mengenai praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Ia menegaskan seluruh penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena adanya imbalan atau kepentingan tertentu.

“Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh peserta mengikuti asistensi secara serius agar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menegaskan fokus pemerintahannya bukan mengejar kepentingan politik, melainkan memastikan amanah kepemimpinan selama lima tahun mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barru.

“Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini bisa saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan berdampak bagi masyarakat. Mari bersama memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *