MAKASSAR, WARTANA – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar segera mengajukan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan daya tampung antara jumlah lulusan SD dan ketersediaan kursi di SMP negeri.
Ari menjelaskan, setiap tahun sekitar 25 ribu siswa lulus dari SD negeri di Makassar, sementara daya tampung SMP negeri hanya mencapai 13 ribu kursi. Akibatnya, sekitar 12 ribu siswa berpotensi kehilangan akses pendidikan di sekolah negeri.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita. Dinas harus segera mengambil langkah konkret dengan mengajukan penambahan rombel secara resmi ke kementerian,” tegas Ari, Minggu (22/6).
Menurutnya, aturan dari Kementerian Pendidikan memperketat penambahan rombel, sehingga sekolah tidak dapat melakukannya secara sepihak.
Tanpa izin resmi, siswa yang diterima di luar kuota berisiko tidak memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), yang berdampak pada hak mereka untuk mendapatkan ijazah kelulusan.
“Semua proses harus sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai kebijakan internal malah merugikan siswa,” ujarnya.
Legislator Fraksi NasDem itu optimistis bahwa jika pengajuan dilakukan secara resmi dan berdasarkan data yang akurat, Kementerian Pendidikan akan memberikan respons positif.
“Asalkan pengajuan dilakukan dengan jelas dan terstruktur, saya yakin kementerian akan memberikan persetujuan. Pendidikan adalah hak setiap anak,” tambahnya.
Sebagai langkah sementara, Ari menyarankan peningkatan kapasitas per rombel dari 32 menjadi 40 siswa, dengan catatan kondisi ruang kelas dan fasilitas pendukung tetap memenuhi standar.
“Optimalisasi kuota kelas bisa menjadi langkah jangka pendek, tapi harus tetap melalui prosedur yang benar dan mendapatkan izin dari pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Dinas Pendidikan untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan penambahan rombel ini.
“Dinas harus jemput bola ke kementerian, bukan hanya menunggu kebijakan dari pusat. Ini soal tanggung jawab terhadap masa depan ribuan anak,” pungkasnya.
