MAKASSAR – TITIK kemacetan kronis di Jembatan Barombong, penghubung vital Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, akhirnya menemui titik terang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bergerak cepat dengan meninjau langsung lokasi guna memastikan percepatan pembangunan jembatan baru atau “jembatan kembar” yang dinanti-nanti warga.
Munafri, memastikan langkah konkret Pemkot dengan meninjau langsung lokasi untuk mempersiapkan pembebasan lahan, sebagai tahap krusial sebelum pembangunan jembatan baru dimulai.
Kunjungan kerja yang dilakukan pada Selasa (4/11/2025) ini menandai komitmen kuat Appi—sapaan akrab Wali Kota untuk memecahkan masalah klasik yang kerap dikeluhkan ribuan pengendara setiap hari.
Turut mendampingi, Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot.
“Hari ini kami turun untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” tegas Munafri di sela peninjauan.
Jembatan Barombong yang memiliki panjang 350 meter dengan lebar hanya enam meter, dinilai tidak lagi memadai. Ruas jalan ini merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan Makassar dengan Takalar.
Kehadiran jembatan baru diharapkan dapat melipatgandakan kapasitas, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka, sehingga mengurai kemacetan secara signifikan.
Wali Kota juga membeberkan skema kolaborasi yang telah disepakati. Proyek strategis ini akan dikerjakan secara gotong royong oleh tiga pemangku kepentingan.
“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi yang menangani jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” jelas Munafri.
Dengan pembagian tugas ini, Pemerintah Kota Makassar akan fokus pada proses strategis pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik struktur jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai, dengan koordinasi intensif bersama pihak pengembang GMTD.
Langkah ini tidak hanya sekadar mengatasi kemacetan, tetapi juga memperkuat konektivitas pada koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan, yang semakin tumbuh pesat.
Munafri optimistis proyek dapat segera dimulai. “Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov dan GMTD serta Balai. Target kita, proses bisa berjalan awal 2026,” pungkasnya. []
