Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengkritik tajam kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sektor parkir di kota itu. Dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terkait Ranperda RPJMD 2025-2029 dan pertanggungjawaban APBD 2024, Rabu (16/7/2025), PKS menilai pendapatan parkir tidak maksimal.
Juru bicara PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut potensi pendapatan parkir sangat besar, mencapai Rp766 miliar per tahun berdasarkan perhitungan minimal Rp1.000 per kendaraan. Namun, realisasi yang masuk ke Pemkot Makassar hanya Rp11 miliar, kurang dari 2 persen dari potensi.
Andi Hadi menyayangkan kondisi ini dan menyoroti kebocoran pendapatan. Ia berharap Wali Kota Makassar segera menindaklanjuti dan mengoptimalkan peran PD Parkir yang baru dibentuk. “Kami optimis jajaran direksi baru dapat memperbaiki kinerja,” ujarnya.
Selain itu, PKS mendorong penghargaan bagi OPD yang berprestasi dan sanksi bagi yang tidak, serta merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk meningkatkan kinerja BUMD. Hal ini diharapkan menjadi solusi agar pendapatan daerah lebih optimal.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan dana bagi hasil dari Provinsi Sulsel yang belum cair selama tujuh bulan. Kota Makassar memiliki 38,26 persen dari total kendaraan Sulsel, sehingga dana tersebut seharusnya segera ditagih.
Meski mengkritik, PKS mengapresiasi respons positif Wali Kota atas masukan terkait pembenahan internal, inovasi layanan digital, pengelolaan sampah, pembangunan stadion, dan pemberantasan judi online.
Andi Hadi menegaskan kritik ini sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. PKS percaya melalui pengawasan DPRD, potensi Makassar dapat lebih dioptimalkan secara transparan dan efektif.
