Makassar, Wartana – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (30/4/2026).
Musrenbang RKPD merupakan forum strategis tahunan dalam menyusun arah pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional. Tahun ini, pembahasan difokuskan pada penguatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, penataan kawasan perkotaan, serta pembangunan desa.
Forum ini juga menjadi puncak integrasi proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota sebelum dibahas di tingkat provinsi.
Plh Sekda Barru Andi Syarifuddin mengungkapkan, tingginya jumlah usulan yang masuk menjadi indikator besarnya harapan masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.
“Sebanyak 2.269 usulan yang masuk ke Musrenbang RKPD 2026 menunjukkan besarnya harapan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawal agar aspirasi tersebut dapat terakomodasi secara bertahap dan terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Barru dalam forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program prioritas daerah dapat selaras dan masuk dalam dokumen perencanaan tingkat provinsi.
“Kami berharap usulan prioritas Kabupaten Barru, khususnya di sektor pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, dapat diakomodasi,” tambahnya.
Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun perencanaan berikutnya mengusung tema “Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.”
Pemerintah Kabupaten Barru berharap hasil Musrenbang ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sebagai tahapan akhir sebelum penetapan RKPD, seluruh usulan yang masuk akan diselaraskan dengan arah kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah, guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barru telah menggelar Musrenbang RKPD tingkat kabupaten sebagai bagian dari mekanisme perencanaan berbasis partisipasi (bottom-up planning). Kehadiran Plh Sekda Barru di forum provinsi ini menjadi upaya konkret dalam mengawal agar program prioritas daerah mendapat dukungan pada level yang lebih tinggi.
