Sejumlah fraksi di DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran pembangunan dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (1/7/2025).
Rapat tersebut digelar untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sorotan utama disampaikan terkait efektivitas penggunaan anggaran pembangunan. Data monitoring dan evaluasi terbaru menunjukkan realisasi anggaran belum mencapai target yang diharapkan.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, membenarkan bahwa serapan anggaran masih rendah, namun menegaskan hal itu bukan karena dana ditahan.
“Ini bukan penahanan, tapi bentuk efisiensi. Banyak anggaran yang sebelumnya tidak tepat sasaran kini digunakan lebih efektif,” kata Supratman.
Ia menjelaskan bahwa setelah pelantikan sejumlah pejabat baru, program-program mulai berjalan lebih optimal di bawah skema kerja baru Wali Kota.
Menurutnya, saat ini mesin pemerintahan di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin mulai menunjukkan perbaikan dalam kinerja birokrasi.
Pelantikan pejabat baru diharapkan menjadi pendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis daerah.
Dengan kondisi internal yang membaik, Supratman optimistis serapan anggaran akan meningkat tajam dalam sisa waktu tahun ini.
“Nah, ini mesinnya sudah mulai panas. Masih ada waktu, jadi kemungkinan perubahan bisa kita lakukan lebih cepat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa percepatan perubahan anggaran harus tetap mengacu pada regulasi agar pelaksanaan kegiatan dapat maksimal.
“Kalau unsur peraturannya sudah terpenuhi, kita dorong perubahan agar waktu pelaksanaannya cukup panjang,” pungkasnya. (*)
