Jakarta, Wartana.com – Rencana merger seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya ditargetkan akan terealisasi pada paruh kedua tahun 2026. Namun, Danantara Indonesia menegaskan bahwa penyehatan kondisi keuangan menjadi prasyarat mutlak sebelum proses peleburan tersebut dapat dilanjutkan. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa konsolidasi ini akan dilakukan setelah seluruh BUMN karya memiliki kondisi finansial yang sehat.
Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan serangkaian proses penyehatan. Ini meliputi pembersihan laporan keuangan melalui proses impairment, restrukturisasi bisnis, dan penurunan utang-utang perusahaan. “Setelah rapi buku-bukunya, bisnisnya kita restrukturisasi, termasuk penurunan utang-utangnya, setelah itu baru masuk ke fase berikutnya, yaitu fase untuk melakukan konsolidasi bisnis melalui merger,” ujar Dony di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Sejumlah BUMN karya yang menjadi target peleburan antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk, PT PP (Persero/PTPP) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sebelumnya, proses merger sempat direncanakan lebih cepat, namun jadwal ini mengalami penyesuaian.
Dony menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya, merger sempat diprioritaskan untuk BUMN karya yang mengalami masalah kinerja keuangan. Namun, kini ada pertimbangan skenario lain, termasuk kemungkinan tidak rampung di tahun berjalan dan diundur ke tahun depan. Hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, pada Senin (29/12/2025), yang sebelumnya menargetkan proses merger selesai pada kuartal I-2026 dan dilakukan secara serempak tanpa prioritas. “Saat ini, proses aksi korporasi tersebut masih dikaji secara menyeluruh,” kata Aminuddin.
Meskipun ada perbedaan target waktu sebelumnya, fokus utama Danantara tetap pada penyehatan keuangan sebelum merger. Aminuddin Ma’ruf juga menegaskan bahwa pelaksanaan merger akan dilakukan secara serempak untuk semua perusahaan, tanpa memprioritaskan BUMN yang bermasalah atau yang sudah sehat, namun dengan syarat fundamental keuangan yang prima.
