Maros, Wartana – Gabungan elemen pemuda dan masyarakat Kecamatan Bontoa mengancam akan melaporkan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Desa Minasa Upa ke Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini diambil setelah aspirasi warga dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah desa.
Aliansi menilai kepemimpinan Kepala Desa Minasa Upa, Rusman, tidak transparan dan cenderung mengabaikan tuntutan masyarakat. Dugaan yang disoroti mencakup proses penjaringan Kepala Dusun (Kadus) serta pengelolaan proyek pembangunan desa.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan penjegalan terhadap kandidat atas nama Hasrul dalam proses seleksi Kadus. Aliansi menilai alasan yang digunakan dalam proses tersebut tidak objektif dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik nepotisme.
Selain itu, warga juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah proyek fisik yang dibiayai Dana Desa, termasuk pembangunan fasilitas umum yang disebut belum berfungsi optimal.
Salah seorang anggota Aliansi Pemuda dan Masyarakat Bontoa, Yahya, menyatakan bahwa rencana pelaporan ke APH merupakan langkah lanjutan setelah upaya dialog tidak membuahkan hasil.
“Jangan anggap ini gertakan sambal. Kami sudah mengantongi informasi terkait dugaan KKN. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk menganulir proses seleksi Kadus yang cacat hukum dan memberikan klarifikasi jujur soal proyek-proyek mangkrak, maka biarkan jaksa atau polisi yang bicara,” tegasnya.
Aliansi juga menduga adanya keterkaitan antara proses penjaringan Kadus dengan kondisi pembangunan infrastruktur di desa. Mereka menilai hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sebelum melaporkan secara resmi, aliansi meminta Inspektorat Kabupaten Maros untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek desa.
“Kami meminta Bupati Maros tidak tutup mata. Bontoa sedang bergolak. Jangan biarkan marwah pemerintahan desa hancur hanya karena ambisi satu orang yang ingin melindungi kepentingan pribadinya di balik jabatan Kades,” pungkasnya.
Sejumlah warga juga mengaku kecewa karena Kepala Desa Minasa Upa dinilai belum memberikan penjelasan langsung terkait polemik yang terjadi.
Tokoh masyarakat Desa Minasa Upa, H. Abd Rahmat, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum guna memastikan kejelasan persoalan tersebut.
“Kami mendukung segala bentuk upaya penegakan hukum demi kebaikan dan kepentingan Minasa Upa,” ujarnya.
Aliansi menegaskan akan melanjutkan langkah hukum jika tidak ada klarifikasi dan penyelesaian dari pihak terkait dalam waktu dekat.
