Makassar, Wartana – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sulsel.
Dalam forum tersebut, Bupati Barru menyampaikan aspirasi sekaligus pengalaman daerahnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia juga mendorong penguatan program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas) bagi para kepala daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting sekali untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ungkap Bupati Andi Ina.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Bupati Andi Ina adalah mekanisme penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD yang dinilai masih menimbulkan keraguan di kalangan kepala daerah.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK, agar penggunaannya jelas dan tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung soal intensitas perjalanan dinas kepala daerah yang sering disalahpahami. Menurutnya, langkah jemput bola ke kementerian justru sangat penting dalam memperjuangkan tambahan anggaran bagi daerah di tengah pengurangan dana transfer pusat.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” jelasnya.
“Program ini menyasar keluarga miskin ekstrem dan kini sudah masuk tahap tender. Ini wujud kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian,” tambahnya.
Bupati Andi Ina juga mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas yang pernah dilaksanakan bersama pasangan kepala daerah.
“Program PAKU Integritas itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, disertai kegiatan ‘shock therapy’ yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya.
Ia bahkan menceritakan pengalaman mengikuti simulasi napak tilas ke ruang tahanan KPK.
“Kami diajak melihat langsung ruang tahanan KPK Merah Putih. Ruangannya sempit, dan selama tiga hari pertama tahanan di sana tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu pengalaman yang membuat kami semua gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” tuturnya.
Menurutnya, pengalaman seperti itu penting untuk terus dilanjutkan sebagai bagian dari pencegahan.
“Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional dalam menjalankan kebijakan, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” ujarnya penuh makna.
Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina memberikan pesan ringan kepada para peserta rakor.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ucapnya sambil tersenyum, disambut tawa peserta.
“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menyampaikan bahwa strategi pemberantasan korupsi mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menegaskan pentingnya pencegahan sejak dini demi menjaga integritas penyelenggara negara.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.
