MAKASSAR – SEJUMLAH catatan penting disampikan sembilan fraksi di DPRD Makassar, meski telah memberikan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar untuk periode 2025–2029.
Yang pasti, catatan penting itu, untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Arifin Majid, mengapresiasi penyusunan dokumen RPJMD yang berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai bahwa RPJMD tersebut mencerminkan komitmen politik yang terintegrasi dalam kerangka kerja pembangunan yang terukur.
Fraksi Golkar juga menggarisbawahi bahwa RPJMD 2025–2029 telah mengakomodasi 50 Program Strategis MULIA, termasuk tujuh program unggulan yang dianggap sebagai respons konkret terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya transparansi dan realisme dalam menjelaskan sumber pendanaan untuk seluruh program. Penjelasan mengenai apakah pembiayaan berasal dari APBD, APBN, atau skema kerja sama dengan pihak swasta sangat penting untuk menghindari beban berlebihan pada keuangan daerah.
Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan infrastruktur ikonik, seperti stadion dan creative hub, dengan catatan bahwa proyek tersebut harus dirancang dengan skema pembiayaan multi-tahun yang jelas agar tidak membebani APBD.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya program digitalisasi layanan publik, seperti Makassar Super Apps, yang harus fokus pada dampak terhadap kecepatan, kemudahan, dan transparansi layanan masyarakat.
Mengenai program-program gratis seperti air bersih, seragam, dan iuran sampah, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya ketepatan sasaran. Data penerima manfaat harus akurat dan dapat diverifikasi, misalnya dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada.
Sementara itu, Fraksi PDIP, melalui Juru Bicara dr. Udin Shaputra Malik, menekankan pentingnya keberpihakan RPJMD 2025–2029 terhadap masyarakat kecil dan penguatan pembangunan manusia secara utuh. Udin menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal, tetapi harus menjadi panduan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat secara konkret.
Juru Bicara Fraksi MULIA, Ray Suryadi Arsyad, juga menekankan pentingnya RPJMD sebagai pijakan sah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa perencanaan yang kuat harus selaras dengan visi Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Ray menekankan bahwa pembangunan harus relevan dengan visi kepala daerah dan langsung menjawab aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
Fraksi MULIA menyoroti tujuh misi strategis yang telah disampaikan oleh Wali Kota sebelumnya, menilai bahwa misi tersebut mencakup arah pengembangan dan tujuan pembangunan, khususnya dalam aspek peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, mereka mengingatkan agar misi tersebut tidak hanya menjadi jargon, melainkan diiringi dengan langkah operasional yang konkret dan terukur.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, A. Zulkifli Nanda, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ia mencatat bahwa sebagian besar masukan bersifat teknis dan berkaitan dengan detail program. Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan jawaban atas seluruh masukan dan kritik yang telah disampaikan dalam forum paripurna tersebut.
“Insya Allah, kami akan jawab secara resmi. Yang jelas, RPJMD ini akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun RKPD ke depan,” tegasnya. []
