MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA), berhasil mengangkat 8.854 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menekan angka pengangguran dan menuntaskan status tenaga non-ASN, yang turut berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Makassar dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Capaian ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu. Ia menyatakan bahwa dari total formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Makassar sebanyak 8.963 orang pada tahun 2025, sebanyak 8.854 tenaga honorer telah berhasil diangkat menjadi PPPK. “Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar, 8.963 yang berhasil menjadi ASN 8.854 orang,” ujar Kamelia pada Kamis (5/2/2026).
Selain pengangkatan PPPK, Pemerintah Kota Makassar juga memperkenalkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2025. Skema ini menjadi alternatif bagi sekitar dua ribu lebih tenaga kontrak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Kebijakan penataan tenaga kerja ini, yang mencakup PPPK dan PJLP, merupakan strategi terukur untuk memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan kerja bagi ribuan aparatur yang sebelumnya berstatus honorer.
Proses pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025 guna memastikan kebutuhan tenaga, khususnya farmasi, dapat terpenuhi secara optimal. Pada tahap pertama, 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025, diikuti oleh 329 tenaga farmasi PPPK pada tahap kedua tanggal 14 November 2025. Tahap ketiga melibatkan pengangkatan 6.607 tenaga farmasi paruh waktu. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Wali Kota Munafri Arifuddin diketahui telah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas kebijakan sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025. Menurutnya, pengurangan pengangguran bukan sekadar statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar secara menyeluruh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025, menandai indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah kota.
