Makassar, Apollotimes.news — Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem pendidikan yang berkualitas dan merata, DPRD Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah daerah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang berlangsung pada Selasa, 18 Juni 2025, di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Jusuf No. 1, Makassar. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, akademisi, dan praktisi pendidikan.
Anggota DPRD Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, dalam paparannya menegaskan bahwa Perda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh warga. “Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Perda ini menjamin setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan,” ungkap Ray Suryadi. Ia menambahkan, “Kami di DPRD akan terus mendorong agar kebijakan ini tidak hanya sebatas regulasi, tapi benar-benar menyentuh ruang-ruang kelas dan kehidupan masyarakat.”
Sementara itu, Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA, akademisi dari FISIP Unhas yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua ICMI Sulsel dan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulsel (2019–2024), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. “Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada gotong royong antara negara, orang tua, dan satuan pendidikan,” ujar Adi Suryadi. Ia juga menyoroti urgensi inovasi berbasis kearifan lokal. “Makassar punya potensi besar untuk mengembangkan kurikulum kontekstual yang sesuai dengan budaya dan karakter daerah,” tambahnya.
Dalam perspektif teknis kebijakan, Sutardin AM, S.Pd., M.Pd, Penelaah Kebijakan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar, menegaskan pentingnya implementasi yang konsisten dari Perda tersebut. “Kami di jajaran teknis memastikan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dapat diwujudkan melalui program nyata,” ujarnya. Sutardin juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. “Mutu guru adalah kunci utama peningkatan kualitas pendidikan di Makassar,” tegasnya.
Selama sesi diskusi, peserta turut melontarkan beberapa pertanyaan kritis, salah satunya terkait bagaimana DPRD mengawasi agar perda ini berjalan konsisten di lapangan. Pertanyaan lain muncul dari peserta yang menyoroti persoalan kesenjangan fasilitas antara sekolah-sekolah pusat kota dan di wilayah pinggiran. Kedua pertanyaan ini dijawab komprehensif oleh narasumber, dengan penekanan pada penguatan peran pengawasan DPRD dan perlunya distribusi anggaran pendidikan yang lebih adil.
Kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari para peserta yang terdiri dari tenaga pendidik, pemerhati pendidikan, serta tokoh masyarakat. Moderator turut menekankan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran publik akan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.
Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019, serta mendorong lahirnya generasi Makassar yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
