Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen dalam mewujudkan birokrasi modern yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam upaya tersebut, Pemkot tengah mematangkan transformasi sistem kepegawaian digital melalui penerapan Sistem Merit, sebuah pendekatan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis data, objektif, dan bebas dari unsur kedekatan pribadi.
Diskusi strategis terkait hal ini dilakukan bersama pakar reformasi birokrasi nasional, Ir. H. Juwanda, yang memberikan banyak masukan konstruktif terkait implementasi sistem tersebut secara menyeluruh.
“Skema ini akan terintegrasi penuh dengan berbagai indikator utama seperti SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), IKI (Indikator Kinerja Individu), dan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai). Dengan demikian, ASN yang berprestasi dapat diberikan ruang berkembang, sementara penempatan jabatan akan berdasarkan potensi dan kinerja aktual,” ujar salah satu pejabat Pemkot Makassar.
Transformasi ini didorong untuk berjalan cepat dan terstruktur, sebagai bagian dari langkah besar menuju birokrasi digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi modern menuntut ASN yang andal dan siap melayani publik secara profesional. Maka, sistem kepegawaian kita juga harus mendukung kultur kerja yang berbasis kinerja, bukan kedekatan,” lanjutnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Pemkot Makassar dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demi pelayanan publik yang makin berkualitas dan terpercaya.
