Makassar – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Makassar Tahun 2025 tetap berjalan meski Gedung DPRD Makassar tidak bisa difungsikan usai dibakar massa dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Rapat paripurna yang digelar pada Selasa (2/9/2025) dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom, dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Agenda rapat membahas pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap RAPBD-P 2025, sebagai tindak lanjut dari penyampaian Nota Keuangan serta KUA-PPAS pada 29 Agustus lalu.
Alasan Perubahan Anggaran
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan bahwa penyusunan APBD-P 2025 didorong oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah.
“APBD Perubahan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi belanja mendesak, penyelesaian program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Selain itu, kebutuhan realokasi anggaran akibat fluktuasi pendapatan dan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah turut mempengaruhi postur APBD-P 2025.
Postur Anggaran Menyusut
APBD-P 2025 Kota Makassar mencatat penyesuaian signifikan. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,898 triliun, turun 9,02 persen dari target APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun.
Belanja Daerah juga ikut terkoreksi, dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun atau turun 9,77 persen. Defisit anggaran sebesar Rp294,18 miliar akan ditutup dengan surplus pembiayaan.
Penurunan paling mencolok terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terpangkas 12,35 persen menjadi Rp2,17 triliun, serta Belanja Modal yang berkurang 33,64 persen menjadi Rp980,28 miliar.
Meski ruang fiskal makin terbatas, Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tetap mendorong program prioritas dengan langkah rasionalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang tetap terjalin meski lewat rapat daring, pembahasan APBD-P 2025 diharapkan tetap sesuai jadwal. Pemerintah menargetkan kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Makassar tidak terganggu meski postur anggaran mengecil.
