MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial melaporkan percepatan signifikan dalam pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran telah berhasil didata. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, menargetkan capaian pendataan ini bisa menembus 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyatakan progres pendataan mengalami peningkatan pesat dalam beberapa hari terakhir. “Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti pada Rabu (12/8/2026). Kota Makassar menjadi salah satu dari 48 daerah percontohan nasional dalam digitalisasi perlindungan sosial, dengan total target pendataan sekitar 426.000 KK.
Capaian saat ini menunjukkan lonjakan besar dibandingkan kondisi awal Agustus, di mana Makassar masih berada di posisi lima terbawah dengan progres sekitar 0,1 persen atau 1.000 KK terdata. Setelah evaluasi dan pengerahan agen dari berbagai perangkat daerah, progres meningkat pesat. “Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” tambahnya.
Meski pemerintah pusat menetapkan target uji coba antara 40 hingga 60 persen, Wali Kota Appi secara khusus meminta Pemkot Makassar untuk melampaui angka tersebut hingga 70 persen. Untuk merealisasikan target ambisius ini, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berbagai SKPD. Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan secara bertahap, membagi wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan sesi pendataan.
Andi Bukti menjelaskan, pendataan lapangan dibagi dalam empat sesi, dengan setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja dan menyasar beberapa kecamatan secara bergantian. Pada tahap pertama, agen diterjunkan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala. Selanjutnya menyasar Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang, serta kecamatan lainnya pada sesi-sesi berikutnya. “Percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.
Meski demikian, Dinas Sosial masih menghadapi kendala, terutama terkait komitmen dan ketersediaan agen dari beberapa SKPD, yang mengharuskan pihak Dinsos turun tangan untuk menutupi kekurangan personel. Untuk menjamin tidak ada warga yang terlewat, setelah tugas agen SKPD selesai, Ketua RT dan RW akan dilibatkan untuk menyisir warga yang belum terdata di wilayah masing-masing. Strategi ini diharapkan memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan. “Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti optimistis.
