Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyatakan akan mencermati secara serius dampak reformasi yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perumda). Fokus utama mereka adalah sejauh mana reformasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Fraksi PKS, Hartono, dalam keterangannya pada Selasa, 1 Juli 2025, mempertanyakan efektivitas langkah-langkah efisiensi yang telah ditempuh. Ia menyebut bahwa rasionalisasi pegawai harus dibarengi dengan kenaikan setoran dividen ke kas daerah.
Hartono mencontohkan Perumda Air Minum (PDAM) yang telah memangkas sekitar 400 pegawai. Ia menyatakan bahwa pengurangan pegawai seharusnya menurunkan biaya operasional dan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi daerah.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan internal perusahaan, melainkan harus memberikan kontribusi nyata terhadap pemasukan daerah. Tanpa itu, langkah reformasi dianggap belum tepat sasaran.
“Kita akan lihat sejauh mana rasionalisasi ini berdampak. Kalau hasilnya masih sama meski pegawai dikurangi, maka itu perlu dievaluasi,” kata Hartono.
Ia menekankan bahwa jika pengurangan tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan pendapatan, maka langkah efisiensi perlu dipertanyakan. Hartono menyebut efisiensi tidak boleh menjadi tujuan, melainkan sarana untuk hasil yang lebih besar.
Selain PDAM, Hartono juga menyoroti reformasi di PD Pasar yang melakukan hal serupa. Ia mendesak agar pemerintah kota menunjukkan data konkret dampak pengurangan pegawai terhadap keuangan daerah.
Efisiensi, kata Hartono, harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD yang kemudian digunakan untuk pembangunan kota dan layanan publik.
“Kalau hanya mengurangi pegawai tanpa hasil yang jelas, maka sebaiknya dievaluasi kembali arah reformasinya,” ujarnya tegas.
Bagi Fraksi PKS, reformasi di tubuh Perumda tidak boleh sebatas formalitas atau pencitraan. Langkah-langkah strategis tersebut harus diukur berdasarkan capaian kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Efisiensi penting, tapi harus berdampak langsung. Pendapatan naik, masyarakat merasakan manfaatnya, itu yang utama,” pungkas Hartono.
