Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Ia menyebut perlunya langkah konkret agar semua anak di kota ini mendapat kesempatan belajar yang setara.
Pernyataan itu disampaikan Ari usai bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia mengungkapkan bahwa meski sejumlah sekolah negeri memiliki daya tampung cukup besar, beberapa wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Latif Tengah masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
Sebagai solusi jangka pendek, Ari menyoroti pentingnya penguatan layanan transportasi pelajar. Hal ini dianggap sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses siswa.
Menurut Ari, penyediaan transportasi khusus akan difokuskan pada wilayah-wilayah padat dan terpinggirkan, guna memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah meskipun jarak tempuh ke sekolah negeri cukup jauh.
Selain itu, DPRD dan Pemkot Makassar sepakat untuk melibatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Upaya ini dinilai penting demi menjamin pemerataan pendidikan.
Terkait pembiayaan, Pemkot tengah mengkaji skema subsidi bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dengan begitu, siswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki akses pendidikan yang layak.
Meski berbagai upaya telah dirancang, tantangan masih ada. Data terakhir menunjukkan sekitar seribu anak di Makassar belum tertampung di sekolah negeri. Ini menunjukkan perlunya langkah cepat dan terukur dari berbagai pihak.
Ari juga menyoroti kendala infrastruktur fisik di sejumlah sekolah negeri, yang membatasi penambahan ruang kelas maupun kapasitas siswa.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping sekolah serta pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP, khususnya di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
Ia menekankan bahwa Penerimaan Murid Baru (PMB) bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi cerminan dari keadilan dan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak pendidikan warga.
“Kita harus berpikir progresif dan solutif. PMB adalah tolok ukur apakah akses pendidikan sudah merata atau masih menyisakan masalah,” tegas Ari Ashari Ilham.
