MAKASSAR – KEBIJAKAN fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini dipacu untuk menjadi mesin penggerak ekonomi akar rumput. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan, separuh dari total belanja barang dan jasa APBD, yang nilainya mencapai Rp3 triliun, wajib dialokasikan untuk produk lokal.
Dari porsi besar tersebut, 50%-nya atau setara dengan Rp1,5 Triliun, diprioritaskan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kota ini.
Langkah ini disebutnya sebagai strategi nyata mengatasi ketimpangan dan membangun kemandirian ekonomi daerah.
Munafri dalam Sosialisasi Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025) menyebut, kebijakan ini, sebagai bentuk nyata kehadiran negara sebagai penyeimbang ekonomi.
Ia mencontohkan fenomena investasi yang tidak terkendali, seperti menjamurnya lapangan paddle tennis tanpa standardisasi, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami ingin semuanya teratur, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.
Untuk memastikan transparansi dan efisiensi, Munafri mengklaim Makassar telah 100% menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sejak 2019.
Komitmen ini bahkan menempatkan Makassar di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi e-procurement mencapai Rp645 miliar.
“E-procurement adalah tulang punggungnya. Ini bukti bahwa belanja besar untuk UMKM bisa dilakukan dengan akuntabel,” tegasnya.
Tidak berhenti pada pengadaan, Pemkot juga fokus pada pemberdayaan. Program pendampingan, sertifikasi higienis untuk UMKM kuliner, inkubasi bisnis, dan perluasan akses pembiayaan digenjot.
Target jangka panjangnya ambisius: menjadikan produk UMKM Makassar mampu menembus pasar ekspor.
“Ekspor adalah indikator akhir bahwa tata kelola usaha kita sudah matang. Saat produk lokal kita bisa bersaing di luar, itu tanda ekonomi kita sudah sehat dan mandiri,” papar politisi Golkar tersebut.
Dengan penduduk 1,4 juta jiwa dan posisinya sebagai gerbang ekonomi Indonesia Timur, langkah Makassar ini berpotensi menjadi preseden bagi daerah lain. Kebijakan ‘Dari APBD untuk Rakyat’ ini diharapkan tak hanya memutar roda ekonomi lokal, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kota Daeng. []
