FAJAR, JAKARTA — Di sebuah ruangan bergaya kolonial di Resto Lara Djonggrang, Menteng, para jurnalis, akademisi, dan pegiat literasi digital berkumpul dalam suasana serius namun reflektif. Kamis sore itu, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menggelar Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” — sebuah refleksi kritis terhadap kondisi informasi publik Indonesia di tengah kemajuan teknologi dan meningkatnya arus disinformasi.
Bukan tanpa alasan Mafindo memilih momen ini. Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming menjadi masa yang menantang bagi ekosistem informasi nasional. Di saat pemerintah menegaskan agenda digitalisasi birokrasi, ruang maya justru dipenuhi ancaman baru: deepfake, penipuan digital, dan kebocoran data pribadi yang kian masif.
Lonjakan Hoaks dan Deepfake: Tantangan Baru Demokrasi Digital
Dalam riset terbarunya yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Mafindo memetakan 1.593 hoaks yang beredar di ruang publik. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya, tersimpan pola baru penyebaran disinformasi — yang kini lebih sistematis, personal, dan didorong oleh teknologi kecerdasan buatan (AI).
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebut tren ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan informasi bangsa.
“Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, hoaks terus berevolusi. Konten deepfake yang mudah diproduksi namun sulit dideteksi telah mengadu domba masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dibuat seolah-olah merendahkan profesi guru — video palsu yang sempat memicu kemarahan publik. Ada pula sosok fiktif “Ibu Ana berkerudung pink” yang digunakan untuk mendelegitimasi aksi penyampaian aspirasi.
“Konten seperti itu bukan hanya menipu, tapi memecah belah,” lanjut Septiaji. “Dan ketika masyarakat gagal membedakan mana fakta dan rekayasa, di situlah demokrasi mulai goyah.”
Scam, Penipuan Digital, dan Kebocoran Data: Bahaya yang Sunyi
Selain deepfake, Mafindo menyoroti ancaman lain yang tak kalah berbahaya: penipuan digital (scam). Modus ini berkembang cepat, menumpang pada nama lembaga negara dan BUMN untuk menjerat korban.
Mulai dari lowongan kerja palsu di Pertamina dan PLN, investasi fiktif, hingga bantuan sosial bodong, semua memanfaatkan rasa percaya masyarakat terhadap institusi resmi.
“Scam adalah jenis hoaks yang sering luput dari sorotan media, padahal korbannya sangat banyak. Kini, scam semakin canggih karena memanfaatkan AI dan big data hasil kebocoran data pribadi,” jelas Septiaji.
Fenomena ini, menurutnya, tak lagi bisa dianggap masalah kecil. “Scam bukan sekadar tipuan daring — ini serangan sistemik terhadap kepercayaan publik,” tegasnya.
AI dan Krisis Otentikasi Publik
Dari sisi riset dan pengembangan, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, menyoroti aspek teknologi di balik meningkatnya produksi konten palsu.
“Kami menemukan lonjakan signifikan pada konten hoaks berbasis AI. Deepfake kini tidak hanya digunakan untuk kepentingan politik, tapi juga untuk menggiring opini ekonomi dan sosial,” ungkap Loina.
Menurutnya, publik kini menghadapi situasi paradoks: teknologi yang seharusnya memudahkan, justru menantang kemampuan masyarakat membedakan realitas dan manipulasi. “Narasi semacam ini mudah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan korporasi besar,” tambahnya.
Kolaborasi dan Literasi Digital: Pilar Ketahanan Informasi
Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si., Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, menekankan pentingnya membangun literasi digital yang lebih kritis dan adaptif.
“Literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga kemampuan sosial dan kritis untuk memahami konteks informasi yang beredar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan khusus pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru berusia satu tahun. “Pemerintahan ini rawan diganggu hoaks, baik yang menyasar kebijakan publik, ekonomi, maupun isu pertahanan. Para elit komunikasi harus melek literasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tak mudah terjebak arus disinformasi.”
Refleksi Satu Tahun: Menjaga Kedaulatan Informasi
Diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu menegaskan satu hal: perang melawan hoaks kini bukan hanya urusan fact-checker atau media, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Mafindo menilai, tanpa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, media, akademisi, dan komunitas literasi digital, maka publik akan terus menjadi korban dalam perang informasi yang tak terlihat.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan segala dinamikanya, menjadi cermin bahwa bangsa ini tengah memasuki babak baru: era di mana kebenaran bisa dikonstruksi oleh mesin, dan kepercayaan menjadi mata ua
ng paling berharga dalam demokrasi digital.
