MAKASSAR, WARTANA – Meski Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel belum memiliki jadwal resmi, dinamika internal partai mulai mengarah pada sejumlah kandidat yang dianggap berpeluang memimpin DPD I Golkar Sulsel. Selain petahana Taufan Pawe, mencuat pula nama-nama seperti Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), Bupati Barru dan Bendahara Golkar Sulsel Andi Ina Kartika Sari, mantan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, hingga Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Dalam beberapa pekan terakhir, nama Andi Ina semakin sering disebut oleh para elite Golkar. Politisi senior Nurdin Halid (NH) dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham bahkan secara terbuka menilai Andi Ina sebagai figur potensial.
Idrus menyebut tiga kandidat: Andi Ina, Appi, dan Ilham Arief Sirajuddin. Sementara itu, NH menyebut nama Taufan Pawe, Ilham Arief, dan Andi Ina. Menariknya, Idrus tidak menyebut Taufan Pawe, sedangkan NH tidak menyebut Appi. Namun keduanya kompak menyebut Andi Ina, sehingga memunculkan pertanyaan apakah Golkar tengah memberi sinyal mendukung figur perempuan sebagai ketua di Sulsel.
Pengamat politik Muhammad Asratillah menilai Andi Ina sebagai figur yang menempati posisi menarik di tengah dinamika Golkar Sulsel. Ia menilai senioritas dalam Golkar tidak hanya diukur dari lama berpartai, tetapi dari tingkat penerimaan lintas kelompok.
“Ia memiliki rekam jejak panjang di internal partai serta hubungan yang relatif cair dengan berbagai kelompok,” kata Asratillah, Selasa (18/11/2025).
Dalam lingkungan politik internal Golkar yang sarat kepentingan, posisi sebagai figur tengah dinilai menjadi modal strategis. Asratillah menggambarkan senioritas tersebut sebagai “penyangga tengah dalam arsitektur — tidak mencolok, tetapi menentukan keseimbangan bangunan.”
Menurut Asratillah, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Andi Ina mampu menyatukan faksi, tetapi apakah faksi-faksi tersebut ingin dipersatukan. Kesediaan untuk berkompromi dinilai sangat dipengaruhi oleh sinyal DPP, peta kekuatan menjelang Pilkada dan Pileg, serta kalkulasi keuntungan jangka pendek masing-masing kubu.
“Jika DPP menginginkan figur yang aman, netral, dan tidak menimbulkan turbulensi, maka Andi Ina memenuhi kriteria itu,” ujarnya.
Andi Ina dianggap tidak berada di kutub ekstrem mana pun, memiliki kedekatan dengan elite pusat, dan tidak membawa beban konflik historis sebesar beberapa kandidat lain.
Dengan kondisi di mana poros besar seperti kelompok Nurdin Halid, jejaring Idrus Marham, serta struktur DPD II tengah mencari format kompromi, figur seperti Andi Ina berpotensi menjadi “jalan tengah elegan”.
Namun efektivitas figur kompromi tidak hanya bergantung pada profil kandidat. Keberlanjutan konsolidasi internal dinilai dipengaruhi komposisi formatur pasca-Musda, pembagian posisi strategis, serta jaminan bagi setiap faksi agar tetap memiliki ruang pengaruh.
“Tanpa arsitektur kekuasaan yang inklusif, figur paling senior pun sulit menjaga kohesi,” tegas Asratillah.
Asratillah menilai, jika Golkar Sulsel memilih Andi Ina sebagai solusi aman, keputusan tersebut akan dipandang sebagai konsolidasi pragmatis, bukan kemenangan satu kubu. Efektivitas kepemimpinannya baru bisa terlihat dalam 3–6 bulan setelah Musda, apakah tensi internal benar-benar menurun atau hanya tertunda.
Pada akhirnya, keberhasilan figur tengah seperti Andi Ina bergantung pada kemampuannya mengelola ekspektasi faksi, membagi ruang kekuasaan secara proporsional, dan menjaga komunikasi internal.
“Seni politik yang halus, jauh lebih rumit dari sekadar memenangkan aklamasi,” tutupnya.
