MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Bajubodo sebagai platform pengadaan barang dan jasa produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan guna memperkuat ekosistem digital serta meningkatkan serapan produk lokal dalam belanja pemerintah daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, menyampaikan ajakan tersebut dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan E-Marketplace Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Makassar, Kamis (23/7/2026). Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah untuk memberikan peluang lebih besar bagi UMKM lokal masuk ke sistem belanja pemerintah.
“Saya mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan beserta jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah masing-masing untuk dapat melatih, mengajak, dan mendampingi pelaku UMKM agar mendaftarkan produk unggulannya di Bajubodo,” ujar Andi Darmawan dalam sambutannya.
Melalui aplikasi Bajubodo, proses pengadaan kebutuhan kantor seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), hingga berbagai jasa lokal dengan nilai transaksi hingga Rp200 juta dapat dilakukan secara digital. Sejak diluncurkan pada 2023, aplikasi ini telah menampung 30.777 produk dari 1.046 penyedia UMKM lokal, dengan total nilai transaksi pada 2025 mencapai Rp45,61 miliar.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi ini juga mencakup fitur manajemen fee untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Bajubodo kini hadir dalam versi mobile berbasis Android untuk memudahkan pemantauan penggunaan produk lokal di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, turut memberikan dukungan atas inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang mendorong pemanfaatan pasar digital sangat diperlukan agar pelaku UMKM memperoleh kepastian transaksi, sehingga ekosistem pasar digital dapat tumbuh secara berkelanjutan di daerah.
