Barru, Wartana.com – Pemerintah Kabupaten Barru bersama unsur Forkopimda Plus menyatukan langkah untuk merespons sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari ketersediaan BBM, listrik dan air bersih, hingga karhutla, LPG 3 kilogram serta ketenagakerjaan menjadi perhatian dalam forum lintas sektor tersebut.
Pembahasan dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., dalam pertemuan Forkopimda Plus yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk melihat kondisi yang berkembang di lapangan sekaligus memastikan setiap persoalan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi memiliki langkah penanganan dan tindak lanjut yang jelas.
Bupati: Jangan Sampai Masyarakat Panik
Andi Ina menegaskan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus mampu memberikan kepastian sekaligus menghadirkan solusi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama karena Barru berada di jalur Trans Sulawesi yang menjadi lintasan kendaraan masyarakat maupun angkutan logistik.
Pertamina Patra Niaga memastikan tidak terdapat pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Barru. Pasokan harian disebut mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU, dengan tambahan pasokan sekitar 15–20 persen dari kondisi normal.
Di sisi lain, kebutuhan BBM masyarakat lokal, termasuk nelayan yang mengandalkan bahan bakar untuk aktivitas melaut, tetap menjadi perhatian pemerintah.
SPBU Diminta Benahi Tata Kelola
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta pengawasan distribusi BBM diperkuat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tata kelola pelayanan SPBU serta penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan.
Antrean kendaraan juga menjadi sorotan, khususnya di SPBU Bojo yang banyak melayani kendaraan truk. Penataan diperlukan agar antrean tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan pengguna jalan.
Bupati Andi Ina meminta pengelola SPBU memastikan pelayanan berjalan tertib dan masyarakat lokal tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
Ia bahkan menyatakan siap mengambil langkah tegas apabila ditemukan persoalan yang bersumber dari pengelolaan SPBU.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.
Andi Ina juga mengingatkan agar surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Kontinuitas Listrik RSUD Jadi Prioritas
Persoalan energi juga menyentuh sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan bahwa pemadaman yang terjadi berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur serta kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.
Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi dengan masyarakat mengenai jadwal pemadaman agar warga maupun pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitas.
Perhatian khusus diberikan terhadap kawasan ekonomi dan fasilitas strategis, terutama RSUD Barru.
Bupati meminta pasokan listrik untuk rumah sakit menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.
“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
Distribusi Air Bersih Terus Berjalan
Ketersediaan air bersih turut menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. Penurunan debit sejumlah sumber air dan produksi intake membuat distribusi air ke beberapa wilayah perlu mendapat perhatian lebih.
Pemkab Barru bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus melakukan distribusi air menggunakan mobil tangki kepada wilayah yang terdampak.
Namun, Bupati meminta persoalan air bersih tidak hanya ditangani secara reaktif ketika kemarau terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air masyarakat tetap terjaga.
Karhutla Perlu Dicegah dari Tingkat Desa
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Setiap peristiwa kebakaran perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat dan langkah pencegahan secara langsung. Sementara itu, Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menegaskan penegakan hukum tetap diperlukan apabila ditemukan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
Mitigasi dan edukasi masyarakat dinilai perlu berjalan beriringan dengan langkah penegakan hukum.
LPG 3 Kg dan Ketenagakerjaan Ikut Dibahas
Forum Forkopimda Plus juga membahas distribusi LPG 3 kilogram. Pemkab menyoroti masih adanya pengecer yang belum tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok sasaran.
Penataan distribusi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar LPG bersubsidi dapat diterima oleh pihak yang memang berhak.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih berada dalam proses mediasi tripartit.
Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja dan keberlangsungan investasi. Kepolisian menyatakan siap mendukung aspek keamanan, sementara penyelesaian substantif terus diupayakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum memasuki proses hukum.
Pemkab Tekankan Pentingnya Informasi yang Utuh
Selain persoalan layanan dasar, komunikasi publik menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Informasi yang tidak lengkap, terutama yang beredar melalui media sosial, dinilai dapat memperbesar persoalan dan memicu kepanikan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan diminta disampaikan secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk mengenai proses penanganan serta solusi yang sedang dilakukan.
Wakil Bupati Abustan juga mendorong agar setiap persoalan diselesaikan sejak dari hulu melalui koordinasi dan dialog sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina kembali menegaskan bahwa seluruh pembahasan Forkopimda Plus harus menghasilkan tindakan nyata dan kesepakatan bersama.
“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Andi Ina mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan di Barru.
Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan setiap persoalan yang telah ditemukan di lapangan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
