Barru, Wartana.com – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Senin (6/7/2026).
Agenda diawali dengan penyerahan secara resmi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari Bupati Barru kepada Ketua DPRD Kabupaten Barru. Prosesi tersebut disaksikan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Barru.
Dalam sambutannya, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Barru dan DPRD. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barru kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Pencapaian Opini WTP yang ke-11 ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, sinkronisasi pelaporan, hingga pengakomodasian hasil-hasil reses DPRD yang dituangkan secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Andi Ina.
Usai penyampaian nota pertanggungjawaban oleh Bupati, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Barru.
Dalam pandangannya, masing-masing fraksi memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Beberapa masukan yang mengemuka meliputi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baru, optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan investasi, serta penguatan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan penciptaan lapangan kerja sebagai penopang ekonomi daerah.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru yang diwakili Wakil Bupati, Dr. Ir. H. Abustan A. Bintang, menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif yang diberikan DPRD.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Beberapa program yang menjadi fokus di antaranya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), percepatan digitalisasi transaksi di pasar tradisional, peningkatan serapan anggaran, pembangunan infrastruktur melalui dukungan pemerintah pusat, serta penguatan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Barru.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Wakil Bupati.
Rapat Paripurna Tingkat I tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barru, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, Direktur RSUD Lapatarai Barru, serta para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
