Barru, Wartana.com – Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat kerja sama antardaerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas maritim. Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja rombongan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang diterima langsung Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, di Rumah Jabatan Bupati, Senin (6/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar gagasan mengenai berbagai isu strategis, mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sektor kepelabuhanan, investasi, hingga pemanfaatan peluang ekonomi yang muncul seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bupati Barru didampingi Wakil Bupati Dr. Abustan A. Bintang, Sekretaris Daerah A. Syarifuddin, Kepala BKAD Abubakar, serta Kepala Bagian Hukum Suaib. Sementara rombongan DPRD Kalimantan Timur dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Dr. Agusriansyah Ridwan, bersama tenaga ahli Syifa Nur Aini dan staf Bapemperda Namira Ananda Putri.
Dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak membahas pentingnya membangun kolaborasi lintas daerah guna mempercepat pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu pembahasan utama adalah penguatan regulasi daerah yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Menurut peserta diskusi, regulasi yang disusun tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, potensi sektor kepelabuhanan turut menjadi perhatian. Pelabuhan yang memiliki posisi strategis dinilai perlu dikelola secara maksimal agar mampu menjadi motor penggerak investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan peran badan usaha daerah serta kemitraan investasi yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk mempercepat implementasi program Tol Laut yang sebelumnya telah dirintis melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah kabupaten di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.
“Kerja sama Tol Laut yang telah dibangun bersama beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat harus segera diwujudkan menjadi jalur perdagangan dan distribusi yang nyata, sehingga mampu memperkuat ekonomi daerah,” tegasnya.
Menurut Andi Ina, keberhasilan program Tol Laut tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan antardaerah, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur transportasi laut yang memadai.
“Pengadaan kapal dan penguatan armada pelayaran menjadi kebutuhan penting agar konektivitas perdagangan dan distribusi antarwilayah dapat berjalan optimal. Karena itu, kami akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh daerah mitra agar program ini segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan armada pelayaran nantinya tidak hanya memperlancar distribusi logistik antara Barru dan daerah mitra, tetapi juga mampu menekan biaya distribusi, membuka akses pasar baru bagi produk lokal, serta memperkuat posisi Kabupaten Barru sebagai salah satu simpul konektivitas maritim di kawasan timur Indonesia.
Diskusi juga menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran pusat pemerintahan baru di Kalimantan dinilai membuka peluang besar bagi daerah-daerah yang memiliki keterhubungan maritim untuk menjadi kawasan penyangga ekonomi melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Bupati Barru menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan rombongan DPRD Kalimantan Timur. Ia berharap komunikasi dan kerja sama lintas daerah terus diperkuat demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing kawasan.
“Kolaborasi antardaerah merupakan sebuah kebutuhan. Dengan memperkuat jejaring kerja sama, kita bukan hanya membangun daerah masing-masing, tetapi juga memperkuat konektivitas serta daya saing kawasan secara keseluruhan,” kata Andi Ina.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan diskusi interaktif serta komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan konektivitas maritim, dan pemerataan pembangunan nasional.
