BARRU, WARTANA – Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan lahan sawah, menyusul arahan langsung pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Lahan Sawah yang digelar secara virtual, Senin (11/2025). Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir bersama unsur Forkopimda, Pj Sekda, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Barru, serta pimpinan OPD terkait.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti pejabat tinggi lainnya, seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala BIG, serta Kepala BMKG. Agenda ini memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian produktif yang kian terancam oleh alih fungsi lahan nonpertanian.
“Data harus akurat, terverifikasi, dan terintegrasi. Kita tidak boleh kehilangan sawah produktif hanya karena ketidaksinkronan data,” ujar Mendagri Tito.
Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Instruksi Tegas dari Pemerintah Pusat
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyoroti masih banyaknya ketidaksesuaian data di lapangan, termasuk sawah yang telah berubah fungsi namun masih tercatat sebagai lahan pertanian. Ia juga menegaskan moratorium penerbitan KKPR bagi daerah yang belum menyelesaikan validasi data.
Nusron menetapkan sejumlah target penting bagi pemerintah daerah:
- Verifikasi sawah eksisting
- Revisi RTRW paling lambat Februari 2026
- Penetapan KP2B dalam RTRW
- Penyempurnaan peta perlindungan lahan sawah
- Penyelesaian revisi RTRW provinsi yang tertunda
“Petani bisa upayakan benih, pupuk, bahkan alat. Tapi kalau lahan hilang, itu tidak bisa diganti,” tegas Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Sudaryono juga menyinggung target pencetakan 3 juta hektare sawah baru serta dorongan insentif bagi daerah yang konsisten menjaga keberlanjutan lahan pertanian.
Di sisi lain, Kepala BIG Muhammad Aris menekankan perlunya satu standar data geospasial nasional. Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani turut mengingatkan tingginya curah hujan hingga awal 2026, khususnya di wilayah selatan Indonesia termasuk sebagian Sulsel.
Pemkab Barru Siap Tindaklanjuti
Usai rakor, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menegaskan kesiapan Barru menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk mempercepat pendataan lahan, revisi tata ruang, dan memperkuat pengawasan alih fungsi.
“Kami di Barru berkomitmen menjaga lahan sawah sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi data dan revisi tata ruang akan kami percepat sesuai arahan pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Barru telah berkoordinasi dengan BPN serta OPD teknis untuk memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan insentif agar sawah tetap produktif.
Pemkab Barru juga akan memanfaatkan dukungan data geospasial dari BIG serta informasi cuaca BMKG untuk mengoptimalkan pengelolaan sawah, khususnya menghadapi potensi banjir dan cuaca ekstrem di musim hujan.
