MAKASSAR, Wartana.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya sekadar mengejar target administrasi atau serapan anggaran semata.
Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Appi ini saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.
Dalam arahannya, Appi menyatakan bahwa penyusunan APBD harus dipandang sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki orientasi hasil yang jelas bagi publik.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi di hadapan para peserta forum.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Makassar harus tecermin dari membaiknya indikator kesejahteraan, termasuk penurunan angka kemiskinan yang signifikan setiap tahunnya. Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui anggaran daerah harus dirasakan langsung dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Appi meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengubah paradigma dalam penyusunan program. Ia mengingatkan agar belanja pemerintah tidak lagi didominasi oleh kepentingan internal organisasi, melainkan dialokasikan pada program-program yang menjadi prioritas warga. Ia juga mendorong adanya kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyiasati keterbatasan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.
Melalui forum ini, Wali Kota Makassar berharap seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
