Ratusan warga dari Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, Makassar, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (6/8/2025). Mereka menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah mereka.
Aksi ini digerakkan oleh Aliansi GERAM PLTSa (Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa), yang terdiri dari warga Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia. Massa membawa spanduk penolakan dan menyerukan kekhawatiran atas dampak lingkungan dan kesehatan dari proyek tersebut.
Koordinator lapangan, Hj. Asiz, dalam orasinya menyatakan bahwa PLTSa menggunakan teknologi insinerator yang berisiko tinggi mencemari udara dan air. “Proses pembakarannya menghasilkan gas berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat,” katanya.
Warga menilai lokasi proyek sangat tidak ideal karena berdekatan dengan permukiman padat. Mereka khawatir anak-anak dan kelompok rentan paling terdampak dari polusi yang ditimbulkan.
Selain isu kesehatan, aliansi juga menyoroti kurangnya transparansi dalam perencanaan proyek yang diinisiasi oleh PT Sarana Utama Energy (PT. SUS). Meski berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Skema pembiayaan juga menjadi sorotan. Sistem tipping fee yang mewajibkan Pemkot Makassar membayar kepada operator dinilai akan membebani APBD dalam jangka panjang.
Warga menyebut skema ini berpotensi menggerus anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Aliansi GERAM PLTSa mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak pembangunan PLTSa di wilayah padat penduduk. Kedua, meminta Pemkot meninjau ulang proyek dan mengevaluasi dampaknya secara menyeluruh.
Tuntutan ketiga, mendesak DPRD Kota Makassar untuk mengambil sikap tegas dan berpihak pada suara rakyat. Mereka meminta wakil rakyat tidak hanya hadir, tapi juga aktif menghentikan proyek yang dinilai merugikan tersebut.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan aparat kepolisian. Warga berharap aspirasi mereka menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan kota.
Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga proyek PLTSa resmi dibatalkan atau dipindahkan ke lokasi yang lebih layak.
